PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi intensif terkait Pelaksanaan Program Kerja Anggaran Tahun 2026 pada Senin (23/02). Pertemuan ini menjadi krusial mengingat tantangan pengelolaan dana yang terbatas di tengah tuntutan pelayanan umat yang semakin dinamis.
Rapat yang dipimpin oleh Penyelenggara Buddha Kemenag Kota Pangkalpinang, Misno ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang, Kasubbag Tata Usaha, serta seluruh staf dan pengelola anggaran di lingkungan Penyelenggara Buddha. Agenda utama pertemuan tersebut adalah sinkronisasi anggaran untuk dua pilar besar, yakni kegiatan keagamaan dan pendidikan umat Buddha.
Kepala Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang, H. Firmantasi, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi jajaran Penyelenggara Buddha. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa kehadiran unit ini memberikan dampak signifikan terhadap penguatan struktur organisasi Kemenag secara keseluruhan karena memiliki banyak kesamaan dalam target capaian kinerja.
“Dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, kita dituntut untuk bekerja lebih cerdas. Saya berharap pengelolaan anggaran ini dilakukan secara maksimal, tepat waktu, dan tepat sasaran agar tujuan organisasi tetap tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah diidentifikasi,” tegas Firmantasi.
Beliau juga menambahkan bahwa meskipun Penyelenggara Buddha bergerak dengan target anggaran yang relatif kecil, mereka mampu menunjukkan realisasi program yang banyak dan nyata. Hal ini menjadi bukti bahwa keterbatasan biaya bukan menjadi penghalang untuk memberikan pelayanan prima kepada umat.
Sebagai langkah konkret, strategi anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada akselerasi serapan guna memastikan setiap rupiah terserap sesuai jadwal tanpa adanya penumpukan kegiatan di akhir tahun. Selain itu, Penyelenggara Buddha berkomitmen menjaga relevansi program dengan menitikberatkan pada edukasi yang berdampak langsung bagi umat. Seluruh proses ini pun dibingkai dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga ritme kerja yang kolaboratif guna memastikan pelayanan terhadap umat Buddha di Kota Pangkalpinang tetap berjalan optimal sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati. (Imelda)
