Oleh R. Nuansa
Pangkalpinang, Berita-Fakta — Konflik antara Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana terkait dugaan ijazah palsu kembali mengguncang publik.
Isu ini bukan sekadar polemik personal, melainkan cerminan krisis kepercayaan terhadap integritas pemimpin.
Dalam konteks pemerintahan yang belum genap setahun, kasus ini menjadi ujian berat bagi transparansi dan akuntabilitas di Babel.
Gubernur Hidayat Arsani telah menunjukkan langkah progresif dengan membentuk tim internal untuk menelusuri kebenaran dugaan ijazah palsu Hellyana.
Hasilnya, sebagaimana diungkapkan dalam konferensi pers pada 14 Juli 2025 di Pangkalpinang, mengkonfirmasi bahwa ijazah Hellyana tidak diakui oleh Universitas Azzahra.
Pernyataan rektor yang menyebut Hellyana bukan lulusan universitas tersebut dan tidak ada dalam daftar SK kelulusan memperkuat dugaan adanya pelanggaran serius.
Langkah Hidayat
Langkah Hidayat untuk menyerahkan temuan ini ke Polda Babel patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.
Namun, pertanyaan besar tetap mengemuka: bagaimana proses seleksi wakil gubernur bisa meloloskan kandidat dengan latar belakang pendidikan yang kini dipertanyakan?
Di sisi lain, sikap Hellyana yang bersikukuh bahwa ijazahnya sah, seperti yang disampaikan Hidayat, menimbulkan tanda tanya.
Jika tuduhan ini terbukti, bukan hanya reputasi Hellyana sebagai Wakil Gubernur yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat Babel terhadap institusi pemerintahan.
Seorang pemimpin, terutama di posisi strategis seperti wakil gubernur, harus memiliki integritas yang tak diragukan.
Dugaan penggunaan ijazah palsu bukan hanya masalah administratif, tetapi juga etika yang dapat merusak legitimasi pemerintahan.
Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya verifikasi ketat dalam proses pencalonan pejabat publik khususnya di Bumi Serumpun Sebalai.
Hidayat mengaku memilih Hellyana karena kebutuhan akan figur sarjana hukum, namun tampaknya kurangnya penelusuran mendalam terhadap latar belakang pendidikan menjadi celah yang kini berujung pada polemik.
Ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, termasuk partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu, untuk lebih cermat dalam memverifikasi dokumen kandidat.
Publik Babel kini menanti langkah hukum dari Polda Babel. Proses penegakan hukum yang independen dan transparan akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Saran Langkah Hellyana
Jika Hellyana terbukti bersalah, sanksi tegas harus ditegakkan sebagai peringatan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran integritas.
Sebaliknya, jika tuduhan ini tidak terbukti, maka Hellyana berhak mendapatkan klarifikasi yang adil untuk memulihkan nama baiknya.
Polemik ini bukan hanya tentang Hidayat dan Hellyana, tetapi tentang bagaimana pemerintahan Babel dapat bangkit dari krisis kepercayaan ini.
Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang jujur, kompeten, dan bertanggung jawab. Transparansi Hidayat dalam membuka kasus ini adalah langkah awal yang baik, tetapi langkah konkret berikutnya.
Bahkan dari sisi hukum maupun reformasi tata kelolanya akan menentukan apakah pemerintahan Babel mampu memenuhi harapan publik.
