PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Ibarat membangun rumah dari atap, begitulah potret persiapan konser musik bertajuk “Gen Z Fest” yang rencananya bakal menggetarkan Lapangan Bola Kampung Asam (Kodim) Pangkalpinang pada Sabtu, 6 Juni 2026 mendatang. Bagaimana tidak, hilir mudik pekerja sudah berhasil menyulap lapangan kosong menjadi barisan tenda UMKM dan panggung megah yang berdiri angkuh. Namun sayangnya, kemegahan fisik tersebut berbanding terbalik dengan dokumen legalitasnya yang hingga kini masih “gaib” alias belum mengantongi izin keramaian.
Ada apa dengan pihak penyelenggara atau Event Organizer (EO)? Mengapa mereka berani “menantang badai” regulasi dengan mematangkan persiapan tanpa memegang restu hitam di atas putih?
Ketika aroma pelanggaran mulai tercium, awak media mencoba mengetuk pintu konfirmasi kepada Yulia, sosok yang mengaku sebagai penanggung jawab EO konser tersebut pada Kamis (4/6/2026). Bukannya mendapatkan jawaban yang benderang, kehadiran kuli tinta justru disambut “tangan besi” verbal. Pihak penyelenggara malah menuding wartawan melakukan intervensi.
Padahal, konfirmasi tersebut adalah upaya pers untuk menguji transparansi sekaligus mengedukasi alur birokrasi yang benar. Mengingat waktu pelaksanaan hanya menyisakan dua helaan napas (dua hari lagi), muncul pertanyaan besar: Apakah birokrasi kita bisa disulap dalam semalam?
Menariknya, saat disudutkan dengan pertanyaan krusial mengenai izin, Yulia berkilah bahwa urusan tersebut telah dilemparkan kepada orang kepercayaannya. Media ini bahkan sempat dipertemukan dengan salah satu oknum perwira Kodim Bangka. Namun tetap saja, saat diminta menunjukkan “surat sakti” perizinan, mereka kompak bungkam dan berdalih dokumen tersebut masih dalam proses “pengeraman” administrasi.
Sikap jemawa penyelenggara yang menghadirkan musisi reggae nasional, Dhyo Haw, kini benar-benar menjadi sorotan tajam. Langkah mereka bak menari di atas benang tipis yang siap putus.
Penelusuran mendalam membongkar fakta mengejutkan.
Pihak kelurahan Asam Mengaku sama sekali tidak pernah menerima surat pemberitahuan, apalagi permohonan izin keramaian. Pihak kelurahan seolah dibutakan oleh aktivitas besar di wilayahnya sendiri.
Begitu juga dengan aparat Kepolisian belum mengeluarkan lampu hijau resmi untuk kerumunan massa berskala besar tersebut.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran (Damkar), hingga Satpol PP yang seharusnya menjadi benteng keselamatan penonton, ternyata kompak “dianaktirikan” dan belum dilibatkan sama sekali hingga H-2 acara.
Menyelenggarakan konser musik berskala nasional tanpa koordinasi dengan Damkar dan Dinas Kesehatan adalah bentuk perjudian besar terhadap keselamatan nyawa publik.
Promosi digital Gen Z Fest sudah terlanjur basah beredar luas di jagat maya, membakar antusiasme kawula muda Babel. Namun di balik layar, konser ini adalah bom waktu yang siap meledak jika ego penyelenggara lebih tinggi ketimbang kepatuhan hukum.
Dengan waktu yang kian mencekik, publik kini menunggu. Apakah aparat penegak hukum dan pemerintah kota akan menutup mata membiarkan “konser ilegal” ini melenggang? Ataukah ketegasan aturan hukum akan menggulung panggung megah tersebut sebelum nada pertama sempat dinyanyikan? Kita lihat saja. (4WD)
