PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Panggung sandiwara birokrasi kembali digelar megah atau setidaknya dicoba dibuat megah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Rabu (13/5) menjadi saksi bisu betapa “rapi” dan “transparannya” gerbong mutasi 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) digerakkan. Namun, di balik senyum kaku dan sumpah jabatan yang diucapkan di depan Walikota Prof. Saparudin, tercium aroma ketidaksinkronan data yang begitu menyengat, menyisakan tanya besar bagi publik dan awak media: Pelantikan macam apa ini?
Berdasarkan dokumen resmi yang menjadi rujukan, Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/161/BKPSDMD/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026, seharusnya ada 19 pejabat yang merayakan ‘hari kemenangan’ mereka. Daftar panjang 17 nama pejabat, telah terpampang nyata. Namun, di mana dua nama lainnya?
Kejanggalan dramatis terjadi saat pembacaan SK. Ada 19 posisi yang disebutkan, namun saat bagian krusial yaitu menyebutkan siapa yang akan menduduki posisi tersebut ruangan hening. Dua nama lenyap, raib.
Posisi strategis Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDM) serta satu jabatan lainnya dibiarkan kosong, tanpa tuan.
Komedinya tidak berhenti di situ. Saat rundown acara pelantikan mengagungkan angka 19, realitas visual di lapangan sebagaimana terekam, hanya menampilkan 17 sosok pejabat yang berdiri tegap mengambil sumpah. Lantas, siapakah dua ‘pejabat gaib’ yang ikut dilantik namun tak terlihat mata ini? Ataukah ini inovasi baru pelantikan berbasis ‘kepercayaan transendental’?
Di tengah kecurigaan yang memuncak, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkalpinang tampaknya memilih metode ‘diam adalah emas’ atau mungkin, diam karena kebingungan. Data SK pelantikan yang biasanya menjadi hak publik dan mudah diakses awak media, tiba-tiba menjadi ‘barang langka’. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada rincian jelas terkait SK tersebut yang diberikan kepada media. Sikap tertutup ini jelas semakin menyuburkan asumsi liar: Ada apa dengan SK pelantikan ini? Mengapa seolah disembunyikan?
Di tengah carut-marut data, Walikota Prof. Saparudin akhirnya memberikan kejutan kejujuran yang menohok. Sambil mengingatkan para pejabat baru untuk “menjadi solusi, bukan bagian dari masalah” (seolah mengingatkan masalah data yang justru mereka ciptakan sendiri), beliau mengakui realitas pahit: Dompet Pemkot Pangkalpinang sedang kering kerontang.
Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa posisi paling vital, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bakuda, masih ‘pincang’ tanpa pejabat definitif. Pemkot tidak memiliki dana untuk menggelar lelang jabatan Sekda di tahun induk ini.
“Lelang Sekda kemungkinan besar melalui anggaran pergeseran (ABT) atau menunggu manajemen talenta agar tidak perlu proses lelang yang memakan biaya besar,” akui Saparudin, terus terang mengenai kemiskinan daerah.
Untuk sementara, demi kelangsungan hidup birokrasi, posisi ini diisi oleh:
• Plh Sekda: Rencananya dijabat Budianto.
• Plt Bakuda: Rencananya diisi oleh Saparudin (Udin).
Pelantikan yang diwarnai “kesederhanaan yang mencekik” ini seolah menjadi simbol keprihatinan. Publik hanya bisa berharap keterbukaan data dan akuntabilitas tidak ikut ‘mencekik’.
Pesan tersirat dari “Map Pink” yang konon berisi surat tugas bagi para pejabat baru menjadi pengingat sinis. Bahwa kehormatan jabatan tidak terletak pada bungkusnya yang mewah, melainkan pada bagaimana mereka bertahan dalam keterbatasan demi kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang. Namun, bagaimana masyarakat bisa percaya jika langkah awal penataan pejabat saja sudah diawali dengan kekacauan data yang begitu transparan di depan mata?. (4WD)
