Oleh: Syarif Hidayat
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN SAS Babel
Penyuluh Agama Islam Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang
PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Pukul 06.57 pagi. Penulis duduk di warung kopi bantaran sungai Rangkui, ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Uapnya hangat, namun pandangan Penulis justru terasa dingin menatap hamparan di depan mata. Di hadapan Penulis, terbentang Sungai Rangkui di Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang. Pagi ini, sungai itu tidak menunjukkan wajahnya yang ramah. Ia tampak murung, seakan menahan napas.
Kondisi Sungai Rangkui, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (14/10/2026) pagi. (Dok. Syarif Hidayat)
Foto yang Penulis ambil pagi ini berbicara lebih jujur daripada ribuan laporan formal. Airnya keruh, berwarna cokelat pekat. Debit airnya sangat surut, memperlihatkan hamparan lumpur yang luas dan retak-retak. Di sisi kanan, tumpukan sampah plastik dan dedaunan kering mengotori bantaran yang ditumbuhi rumput liar. Jembatan rangka baja di kejauhan tampak berdiri kaku, menjadi saksi bisu bagaimana urat nadi kehidupan di kota ini perlahan kehilangan vitalitasnya.
Sungai, bagi masyarakat Melayu Bangka, bukan sekadar aliran air. Ia adalah ruang hidup, sumber penghidupan, dan bagian dari identitas. Namun, apa yang terjadi pada Sungai Rangkui hari ini adalah potret buram bagaimana kita memperlakukan alam.
Data yang Tak Terbantahkan
Apa yang terlihat di foto bukan sekadar kesan visual. Penelitian Natasha dan Adharini (2024) menunjukkan bahwa berdasarkan metode STORET, status mutu air Sungai Rangkui berada di Kelas D atau tercemar berat, dengan skor berkisar antara (-120) hingga (-64). Parameter utama yang memprihatinkan adalah kandungan ammonia (0,2–0,4 mg/L) serta fecal coliform yang mencapai 210,9–553,3 MPN/100 mL, indikasi kuat pencemaran limbah domestik yang berbahaya bagi kesehatan.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang (2024) dalam laporan IKLH Tahun 2023 mencatat Indeks Kualitas Air (IKA) kota ini sebesar 53,33 dari skala 100, masuk kategori sedang. Sementara itu, kajian Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) Sungai Rangkui mengungkapkan bahwa beberapa wilayah di Kecamatan Rangkui telah mengalami kelebihan beban pencemaran BOD hingga 158% (DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017). Artinya, sungai ini telah menerima beban yang jauh melampaui kapasitas alaminya untuk memurnikan diri.
Krisis Ekologi sebagai Kegagalan Maslahah
Sebagai mahasiswa Magister Ekonomi Syariah di IAIN SAS Babel, Penulis melihat persoalan ini bukan hanya sebatas kerusakan lingkungan. Ini adalah bentuk kegagalan kita dalam mewujudkan maslahah (kemaslahatan umat). Dalam ekonomi syariah, pembangunan tidak diukur hanya dari pertumbuhan angka, tetapi dari seberapa besar ia membawa kebaikan dan mencegah kerusakan.
Air adalah sumber kehidupan. Ketika kita membuang sampah ke sungai dan mencemarinya, kita sedang melakukan israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (pemborosan) terhadap nikmat Allah yang paling fundamental. Ekonomi syariah mengajarkan konsep hifzul bi’ah (menjaga lingkungan) sebagai bagian tak terpisahkan dari hifzun nafs (menjaga jiwa) dan hifzul mal (menjaga harta). Jika sungai rusak, kesehatan warga terancam dan pendapatan nelayan serta pedagang di sekitarnya pun hilang.
Antara Kesalehan Ritual dan Kesalehan Ekologis
Namun, sebagai Penyuluh Agama di Kecamatan Rangkui, Penulis sering merenung dan merasa ada yang janggal dari cara kita beragama. Di masjid-masjid, kita rajin bersuci, berwudhu, dan salat berjamaah. Kita sangat teliti soal najis dan kebersihan diri. Tapi, begitu keluar dari masjid, kita dengan enteng membuang puntung rokok atau bungkus plastik ke aliran sungai.
Ada disonansi kognitif, jarak yang lebar antara kesalehan ritual dengan kesalehan ekologis. Padahal, manusia diciptakan sebagai khalifah fil ardh (pemimpin di bumi) yang bertugas memakmurkan, bukan merusak. Fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah) harus mulai kita gaungkan dalam setiap ceramah dan khutbah Jumat. Membuang sampah ke sungai bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan juga bentuk zalim terhadap alam dan pelanggaran atas titipan Tuhan.
Kolaborasi Pentahelix dan Tobat Ekologis
Lantas, apa yang harus kita lakukan? Menyalahkan pemerintah daerah sendirian adalah kemalasan berpikir. Kita butuh pendekatan kolaboratif yang menyeluruh.
Pemerintah, melalui DLH dan instansi terkait, telah menunjukkan komitmennya. Program Jumat Asri yang digelar secara lintas OPD, seperti yang diberitakan INTRIK.ID (2026), adalah contoh nyata bahwa urusan kebersihan adalah tanggung jawab kolektif. Pengerahan armada sampah dan penyisiran semak belukar di bantaran Sungai Rangkui menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, gerakan ini harus berkelanjutan, bukan sekadar seremonial.
Akademisi, termasuk kampus kami di IAIN SAS Babel, perlu turun ke lapangan melakukan riset dan pengabdian masyarakat untuk merumuskan model pemberdayaan ekonomi berbasis sungai, misalnya ekowisata syariah atau pengelolaan bank sampah. Ekonomi sirkular harus kita dorong, di mana sampah plastik diubah menjadi ecobrick yang bernilai ekonomi, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keberlanjutan.
Dan yang terpenting, kita sebagai masyarakat dan pemuka agama harus memulai gerakan “Jumat Bersih” di lingkungan masing-masing. Kita harus mengubah paradigma dari “sungai sebagai tempat sampah” menjadi “sungai sebagai sumber berkah”.
Kopi Penulis sudah dingin, namun pikirannya semakin panas. Matahari sudah mulai menembus kabut pagi, namun sungai itu masih saja terlihat keruh. Sungai adalah cermin peradaban. Jika sungainya kotor dan mati, bisa jadi itu adalah refleksi dari perilaku dan ketamakan kita.
Mari kita mulai dari hal kecil. Mulai dari diri sendiri. Jangan buang sampah ke sungai. Mari bertobat secara ekologis. Karena menyelamatkan Sungai Rangkui bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup, melainkan tugas kita semua sebagai hamba Allah yang wajib menjaga titipan-Nya di Bumi Serumpun Sebalai ini. (Gema)
