PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media kepada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berujung pada respons kontroversial. Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, melontarkan tanggapan yang dinilai merendahkan profesi jurnalistik dan mencederai keterbukaan informasi publik saat dimintai tanggapan terkait pemberitaan sorotan isu tata niaga timah.
Berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang dihimpun, pers terlebih dahulu melayangkan pesan secara santun untuk meminta tanggapan resmi terkait pemberitaan berjudul “Misteri Pasir Timah Belitung Masuk Smelter di Bangka Tanpa IUP Diduga Jadi Barter…”.
Alih-alih memberikan penjelasan substantif atau menggunakan mekanisme hak jawab yang diatur dalam undang-undang, Beliadi justru merespons dengan nada miring.
“Yg nulis dak jelas dan asal dak perlu di tanggapi di senyumi aja. Narasi tulisanya aja dak masuk akal, masyarakat sekarang sudah pintar,” balas Beliadi melalui pesan WhatsApp.
Respon tersebut sontak menuai sorotan tajam dari kalangan pers maupun pegiat hukum dan keterbukaan informasi. Respons pejabat publik tersebut dinilai melanggar etika dasar komunikasi, mengabaikan substansi persoalan, serta berpotensi menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai pejabat negara yang digaji dari uang rakyat, anggota DPRD diikat oleh PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD serta Kode Etik DPRD. Dalam aturan tersebut, setiap pimpinan dan anggota dewan diwajibkan untuk menjaga martabat, bersikap sopan, terbuka, serta melayani kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya menghargai kerja-kerja jurnalistik.
Tindakan menjawab konfirmasi pers dengan mencibir penulis berita dinilai memenuhi unsur pelanggaran komunikasi publik dalam tiga hal utama:
• Menghakimi Tanpa Data: Pejabat bersangkutan langsung memvonis karya jurnalistik tanpa menguraikan bagian mana yang dinilai tidak masuk akal atau menyertakan data pembanding.
• Menghindari Substansi Masalah: Alih-alih mengklarifikasi isu serius mengenai dugaan masuknya pasir timah tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), respons yang diberikan justru mengalihkan isu ke ranah pribadi penulis.
• Merendahkan Profesi Pers: Ungkapan “tidak perlu ditanggapi, disenyumi saja” dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kontrol sosial dan penutupan ruang informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5, pers berkewajiban mengakomodasi hak jawab dan hak koreksi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Seharusnya, jika suatu informasi dianggap keliru, pejabat publik dapat menempuh jalur konstitusional dengan menyampaikan sanggahan berbasis data, menggunakan hak jawab, atau melaporkannya ke Dewan Pers, bukan dengan melontarkan cibiran melalui aplikasi perpesanan.
Pernyataan Beliadi yang menyebutkan “masyarakat sekarang sudah pintar” justru dinilai menjadi senjata makan tuan. Publik saat ini dinilai sudah cerdas membedakan mana jurnalis yang menjalankan tugas peliputan secara profesional sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan mana pejabat publik yang justru gagal menunjukkan sikap kenegarawanan serta keterbukaan informasi. (Tim)
