Oleh: Ahmad Wahyudi (Pemuda Pelopor Izin Pertambangan Rakyat Desa Perlang)
PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Di tengah carut-marut tata niaga dan tata kelola pertimahan di Bangka Belitung, sebuah sinar harapan mulai berpendar dari balik tebalnya kabut yang selama ini menyelimuti. Jika pemerintah provinsi serius mengurai benang kusut yang telah mengakar mendarah daging, maka sebuah sistem yang selama ini bekerja terasa seperti nadi bagi segelintir orang harus dipangkas.
Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bangka Belitung menjadi secercah cahaya, menawarkan peta jalan menuju tata kelola yang benar-benar berpihak pada rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, selama ini, sektor vital ini justru menjadi ladang subur bagi dominasi perusahaan asing dan swasta yang berkapitalis, meninggalkan rakyat hanya sebagai penonton di tanah sendiri.
Maka, sudah saatnya merobohkan tembok pembatas dan mengajak perguruan tinggi, khususnya Universitas Bangka Belitung, untuk turut serta. Perguruan tinggi bukanlah sekadar menara gading, ia adalah gudang ilmu dan teknologi, serta entitas yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan menjembatani teori akademis dan praktik lapangan, perguruan tinggi bisa menjadi kompas yang menuntun pertambangan ke arah yang benar.
Kehadiran perguruan tinggi melalui penetapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi langkah awal proyek masa depan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang menambang timah, tetapi juga tentang menambang inovasi baru dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mengolah timah dan logam tanah jarang menjadi energi terbarukan yang lestari.
Dengan menggandeng perguruan tinggi, kita tidak hanya berbicara tentang tata kelola, tetapi juga tentang membangun peradaban baru di Bangka Belitung, di mana pertambangan menjadi titian kesejahteraan rakyat, bukan lagi kolam bagi segelintir orang. (***)
