Bangka, BERITA-FAKTA.com — Jabatan Demang pada masa pemerintahan Hindia Belanda memiliki peran strategis, khususnya di wilayah Sungailiat, Keresidenan Bangka.
Menurut tulisan Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, kedudukan Demang berada di bawah pengawasan Administrateur Afdeeling yang bertugas menjalankan pemerintahan distrik sekaligus mengawasi kinerja Demang.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nederland 1854 pasal 62 ayat (2), yang diterbitkan pada 2 September 1854 (Staatsblad 1854 Nomor 2, Staatsblad 1855 Nomor 2 jo 1), struktur pemerintahan Hindia Belanda terdiri dari Gubernur Jenderal, Dewan Hindia Belanda, Dewan Rakyat (Volksraad), Dewan Pengawas Keuangan (Algemene Rekenkamer), dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof).
Gubernur Jenderal, yang diangkat oleh Raja Belanda untuk masa jabatan lima tahun, bertanggung jawab atas pemerintahan umum atas nama raja melalui Menteri Jajahan di Belanda.
Syarat menjadi Gubernur Jenderal adalah warga negara Belanda dan berusia minimal 30 tahun.
Di Keresidenan Bangka, sebagaimana tercatat dalam Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, Distrik Sungailiat memiliki beberapa pejabat penting.
Jabatan Administrateur Distrik dipegang oleh F. Th. Von Kotsch (13 November 1882), sementara Demang dijabat oleh Raden Mas Ardjo Koesoemo dengan gelar Demang Mohamad Oemar (11 September 1882).
Untuk pemimpin komunitas Tionghoa, diangkat Kapiten/Luitenant der Chinesen Bong Yan Siep (15 September 1863).
Distrik Merawang, Administrateur Distrik dijabat oleh R. de Adelhart Toorop (11 Februari 1881), Demang oleh Mohamad Hidaijat (19 Maret 1877), dan Kapiten Tionghoa oleh Lien Tjin Djin (19 Februari 1869).
Peran Demang, terutama di Jawa dan Madura, setara dengan Administrateur atau Kewedanaan, menunjukkan pentingnya jabatan ini dalam struktur pemerintahan kolonial.
Di Sungailiat, kedudukan Demang turut mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan wilayah.
