PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Angin kesadaran berhembus kencang di Balai Latihan Kerja (BLK) Pangkalpinang. Ruang itu menjadi saksi bisu sebuah diskusi publik yang menyingkap tabir hitam “Bahaya Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Sektor Judi Online dan Online Scam serta Prosedur Migrasi Aman”.
Bak pisau bermata dua, diskusi ini menyasar inti permasalahan yang kerap membelit warga Bangka Belitung, sebuah provinsi yang ironisnya menempati peringkat ketiga nasional dalam cengkeraman migran ilegal.
Eko Kurniawan, Staf Ahli Gubernur Babel, membuka diskusi dengan nada prihatin. “Mereka datang ke sana ada yang dengan kesadaran sendiri, ada yang cuma sekali tidak tahu,” ucapnya, melukiskan gambaran ironi nasib para pekerja yang tergiur janji manis di negeri orang. Faktor ekonomi, ibarat magnet kuat, sering menjadi pemicu utama, menyeret mereka ke jurang tanpa dasar.
Diskusi ini, bak oase di tengah gurun, menghadirkan spektrum peserta yang beragam: mulai dari aktivis LSM, tokoh masyarakat, hingga pelajar yang masih belia, kelompok usia yang paling rentan terjerat bujuk rayu. “Ini sangat penting karena menghadirkan penerangan masyarakat,” imbuhnya, menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektor.
Sorotan tajam juga diarahkan pada peran sentral pemuka agama dan tokoh masyarakat. “Judi online, penipuan online itu, itu sesuatu yang negatif,” tegasnya, menekankan pentingnya benteng moral untuk membendung arus kejahatan siber. Pemahaman ini, sambungnya, harus menjadi santapan sehari-hari bagi keluarga di rumah dan anak-anak di lingkungan.
Sayangnya, di tengah gelora diskusi, Pak Budi Putri dan Pak Siksa, dua figur penting, terpaksa absen karena tugas negara di Jakarta. Namun, api semangat tak padam. Sejumlah narasumber kompeten, termasuk Ibu Urina dari Kementerian Luar Negeri, siap sedia menjadi mercusuar informasi bagi hadirin. “Sangat penting Bu Urina untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada adik-adik, Bapak-Ibu yang hadir semua di sini,” ujarnya, penuh harap.
Pekerja migran non-prosedural, bagaikan bidak catur yang tersesat, adalah pelanggar hukum. “Kalau tidak selesai prosedur, itu melanggar hukum,” ucap Eko, memperingatkan. Kisah pilu orang tua yang merindukan anaknya tak kunjung pulang, yang terjerat di negeri seberang, menjadi cambuk bagi pemerintah pusat.
Data menunjukkan, Bangka Belitung menyumbang 78 kasus pekerja migran ilegal, dengan sebagian besar masih terdampar di luar negeri. “Beberapa sudah pulang, masih ada sekitar 3 bulan lebih ya Pak Elwes yang masih di sana,” ungkapnya.
Pertemuan ini, digagas oleh Menko Polhukam dan Kementerian Luar Negeri, diharapkan menjadi jembatan ilmu yang menyatukan semua pihak. Eko Kurniawan tak lupa menyampaikan apresiasi setinggi langit kepada kedua kementerian. “Jarang sekali Kementerian Wangkiri datang ke sini baru kali ini, yang saya tahu,” pungkasnya, menggarisbawahi keistimewaan kehadiran mereka.
Diskusi ini diharapkan menjadi ladang subur bagi ide dan solusi. Para peserta diajak untuk berperan aktif, menggali lebih dalam bahaya migrasi ilegal dan merumuskan langkah-langkah aman bekerja di luar negeri.
“Dimanapun orang mau bekerja itu sebetulnya hak asasi. Cuma masalahnya kalau bekerja di luar negeri harus tahu prosedurnya,” tutup Eko, menebar benih harapan akan masa depan migrasi yang lebih aman dan bermartabat. (MJ001)
