PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pandangan dan catatan kritis terkait Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mei Hoa, menegaskan bahwa persetujuan anggaran yang diberikan bukan merupakan “cek kosong” bagi pemerintah daerah.
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPD/BPKD) guna memastikan alokasi anggaran berpihak pada kepentingan publik.
“Perubahan APBD TA 2026 harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Mei Hoa saat membacakan pandangan fraksinya.
Sebagai bentuk tanggung jawab politik dan konstitusional, Fraksi PDI Perjuangan menyertakan lima poin catatan kritis sebagai prinsip utama dalam pengawalan alokasi anggaran:
Prioritas Alokasi Sektor Vital dan Efisiensi Belanja
Pemerintah daerah diminta memprioritaskan tambahan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan UMKM, pertanian, perikanan, serta perlindungan sosial. Fraksi juga menuntut penekanan belanja operasional yang tidak mendesak, serta penentuan target penerima manfaat yang terukur pada setiap penambahan anggaran.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemda didesak meningkatkan kemandirian keuangan melalui optimalisasi PAD, pengelolaan aset daerah, dan penutupan potensi kebocoran penerimaan. Fraksi menegaskan agar target pendapatan dipatok secara terukur tanpa membebani masyarakat secara tidak rasional.
Evaluasi dan Pelaporan Berkala
Fraksi PDI Perjuangan menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap program yang mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyampaikan laporan berkala terkait realisasi fisik, capaian kinerja, hambatan, serta langkah koreksi kepada DPRD.
Tindak Lanjut dan Pertanggungjawaban Konkret
Pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi penanganan atas seluruh catatan pertanggungjawaban yang memuat OPD penanggung jawab, target penyelesaian, serta linimasa pelaksanaan agar komitmen anggaran dapat diawasi secara transparan.
Penyesuaian Skala Prioritas Belanja
Berdasarkan hasil pembahasan internal, Fraksi PDI Perjuangan mencatat masih terdapat alokasi dana yang belum mencerminkan skala prioritas. Pemda diminta memperkuat alokasi anggaran untuk program yang menyentuh langsung masyarakat—seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi—dibandingkan belanja yang bersifat seremonial maupun administratif.
Melalui catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal implementasi Perubahan APBD TA 2026 agar setiap rupiah alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (4WD)
