PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Angin segar berhembus menyapu kegelisahan para penambang rakyat di Negeri Serumpun Sebalai. Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, membawa kabar yang laksana oase di tengah padang pasir bagi perekonomian daerah.
Ia memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan segera “ketuk palu” atau disahkan pada bulan ini.
Langkah ini bukan sekadar urusan birokrasi di atas kertas, melainkan sebuah “jantung baru” bagi denyut ekonomi Bangka Belitung yang sempat melambat.
Ditemui usai membagikan bantuan beras kepada masyarakat di Kelurahan Selindung, Hidayat Arsani menegaskan komitmennya untuk melegalkan aktivitas tambang rakyat.
Ia mengibaratkan regulasi ini sebagai kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terkunci rapat.
“Terkait IPR, sebentar lagi akan kita tekan (sahkan). Ada sekitar 2.600 IPR yang bakal dihitung dan diproses. Kita akan tanda tangani sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Hidayat dengan nada optimis.
Menurutnya, WPR adalah satu-satunya harapan bagi Bangka Belitung untuk mengangkat kembali harkat ekonomi masyarakat bawah. Tanpa payung hukum yang jelas, potensi timah yang melimpah hanya akan menjadi “emas hitam” yang justru membawa masalah hukum bagi warga.
Menariknya, Desa Perlang diproyeksikan akan menjadi pilot project atau proyek percontohan bagi implementasi WPR ini. Hidayat menegaskan bahwa persaingan harga yang sehat hanya bisa tercipta jika sistemnya tertata dengan baik.
Hidayat Arsani memandang bahwa legalitas ini akan memutus rantai birokrasi yang rumit dan memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat atas kekayaan alamnya sendiri. Jika masyarakat bisa mengekspor hasil tambangnya secara mandiri, maka devisa akan mengalir langsung ke kantong-kantong rakyat, bukan hanya segelintir korporasi.
“Kita saingkan dengan baik, harganya bagus, supaya masyarakat WPR nanti bisa ekspor langsung. Ini adalah tolak ukur kemajuan ekonomi kita ke depan,” pungkasnya. (4WD)
