PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem halal di wilayah setempat. Komitmen ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenag Babel, H. Pril Marori, saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pinjam pakai ruangan lantai dua Gedung PLUT sebagai kantor sementara UPT Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel Arie Primajaya, Kabiro Umum dan Keuangan BPJPH RI Sukismanto Aji, jajaran Satgas Halal, Pengampu Urusan JPH se-Bangka Belitung, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Plt. Kakanwil Kemenag Babel, H. Pril Marori, mengungkapkan bahwa jajaran Kemenag Babel memiliki keterikatan historis yang kuat dengan perjuangan jaminan produk halal di daerah. Pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua Satgas Halal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tiga tahun menjadi bukti nyata pengabdian Kemenag dalam mengawal program-program strategis kehalalan.
“Banyak suka duka yang sudah dilewati. Kami beserta jajaran sering turun langsung ke lapangan untuk menyukseskan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), kampanye mandatori halal, hingga pengawalan Wajib Halal Oktober (WHO). Bahkan, Kanwil Kemenag Babel juga telah menandatangani PKS dengan BPJPH terkait pengawas halal,” ujar Pril Marori.
Ia menegaskan, hadirnya UPT Layanan JPH di bawah BPJPH tidak berarti Kemenag lepas tangan. Sebaliknya, Kemenag Babel siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sarana dan Prasarana (Sarpras) demi kelancaran operasional UPT Layanan JPH.
“Kami tidak akan lepas tangan dan akan terus mendukung kemajuan ekosistem halal di Babel. Di struktur Kementerian Agama sendiri, masih ada Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH) di bawah Ditjen Bimas Islam yang berfokus pada perumusan kebijakan strategis, penguatan ekosistem, dan arah kebijakan. Ini saling melengkapi dengan tugas teknis sertifikasi yang dipegang oleh BPJPH,” jelasnya.
Pril berharap sinergi erat antara Kemenag, BPJPH, Pemprov Babel, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong pelaku UMKM di Bangka Belitung semakin maju, naik kelas, dan mampu menembus pasar global.
Sementara itu, Kabiro Umum dan Keuangan BPJPH RI, Sukismanto Aji, mengapresiasi dukungan Kemenag dan Pemerintah Daerah. Ia menjelaskan bahwa UPT ini dibentuk untuk mempercepat pelayanan jaminan produk halal sekaligus mendukung target RPJMN 2025–2029 dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat pasar halal dunia.
Dukungan senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Arie Primajaya. Ia menilai keberadaan UPT ini sangat membantu memangkas birokrasi koordinasi yang selama ini harus dilakukan ke Jakarta, sehingga proses pelayanan kepada para pelaku usaha di Bangka Belitung menjadi jauh lebih cepat dan efisien. (Gema)
