PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Kebijakan penataan kota dan penegakan ketertiban umum oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mendapat sorotan tajam serta kritik dari kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, Pemkot Pangkalpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai menerapkan standar ganda (diskriminatif) dalam penertiban fasilitas umum, trotoar, dan badan jalan.
Kritik ini mencuat menyusul penertiban dan pembongkaran tempat usaha sejumlah pedagang kecil atau pelaku UMKM yang telah bertahun-tahun mencari nafkah di atas fasilitas umum. Para pedagang merasa diperlakukan tidak adil karena tempat usaha mereka dibongkar secara paksa oleh petugas Satpol PP di bawah kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Safarudin, meski mereka telah berjualan jauh sebelum masa kepemimpinan wali kota saat ini.
Di sisi lain, publik dan para korban penertiban menemukan kontras yang mencolok di lapangan. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, plang nama atau papan reklame permanen milik Primaya Hospital Bhakti Wara tampak berdiri tegak di atas fasilitas drainase (bandar/got) dan jalur pedestrian. Plang berukuran besar tersebut berdiri tanpa adanya tindakan pembongkaran, teguran, maupun sanksi administratif dari pihak Pemkot Pangkalpinang.
Salah satu korban penertiban Satpol PP berinisial Dadang, yang juga pelaku usaha kecil di Pangkalpinang, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas perlakuan diskriminatif tersebut.
“Jika memang aturan mau ditegakkan, maka harus ditegakkan secara adil kepada siapa pun, termasuk pelaku usaha besar. Contohnya plang nama Rumah Sakit Primaya Hospital yang berdiri di atas bandar dan trotoar, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan. Kami menantang Satpol PP untuk berani merobohkan papan plang tersebut. Jika tidak berani, tindakan penertiban selama ini hanya percuma dan tebang pilih,” ujar Dadang dengan nada geram.
Dadang menambahkan, para pelaku UMKM selama ini kerap menjadi korban tanpa kejelasan prosedur yang humanis, sementara korporasi besar tampak bebas melanggar tata ruang tanpa rasa takut akan penertiban. Ia juga mengingatkan agar pemerintah dan aparat berwenang berlaku adil kepada rakyat kecil, guna menghindari potensi kemarahan atau aksi turun ke jalan dari para pedagang yang merasa dizalimi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun manajemen Primaya Hospital Bhakti Wara belum memberikan keterangan resmi terkait izin pendirian papan plang reklame di atas fasilitas saluran air tersebut. Para pedagang mendesak agar DPRD dan aparat pengawas pemerintah segera turun tangan mengevaluasi kinerja Satpol PP agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. (4WD)
