PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Kota Pangkalpinang menghadapi tantangan serius menyusul peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dan lonjakan angka penderita HIV/AIDS. Dua permasalahan krusial ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Wali Kota Prof. Safarudin dan Wakil Wali Kota Desi Ayu Trisiana untuk segera diatasi demi kesehatan dan masa depan masyarakat.
Data menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan, yang mengindikasikan perlunya langkah penanganan luar biasa dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Hisar M Manalu, menegaskan pihaknya tengah memperkuat upaya pengendalian melalui strategi komprehensif.
Langkah utama yang dilakukan adalah skrining aktif pada komunitas berisiko, edukasi pencegahan yang masif, hingga penyediaan akses pengobatan yang mudah dijangkau di setiap puskesmas.
“Skrining menjadi langkah vital untuk mendeteksi kasus HIV sedini mungkin, sekaligus memetakan wilayah yang memiliki risiko penularan lebih tinggi,” ujar Hisar saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).
Hisar menjelaskan, edukasi pencegahan HIV telah menyasar berbagai lapisan, termasuk lingkungan sekolah. Namun, untuk skrining aktif di sekolah, pelaksanaannya dilakukan secara selektif berdasarkan indikasi yang memerlukan tindak lanjut.
Skrining aktif prioritas saat ini lebih banyak menyasar komunitas dan wilayah berisiko tinggi. Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing) Mobile yang mendatangi langsung lokasi tempat kelompok sasaran berkumpul untuk menjangkau lebih banyak orang.
“Selain pemetaan dan edukasi kepada generasi muda dan kelompok berisiko, fokus kami adalah memastikan pasien yang dinyatakan positif mendapatkan akses pengobatan secara konsisten,” tambahnya.
Keseriusan masalah ini juga disoroti oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pemasyarakatan Bangka Belitung, Ade Agustina. Dalam sambutannya pada pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), Rabu (28/10), Ima mengungkapkan fakta bahwa tindak pidana narkotika masih mendominasi jumlah warga binaan di Pangkalpinang.
Ade menyatakan dukungannya terhadap proses Restorative Justice (keadilan restoratif) pada tahap awal penanganan perkara. Namun, ia mengakui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat sulit untuk diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme tersebut karena tingkat kerawanan dan dampaknya yang besar.
“Saat ini pelaku tindak pidana narkotika masih mendominasi, di Pangkalpinang juga demikian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan masukan positif terhadap pelaksanaan tugas kami,” ajak Ade
Menyikapi kompleksitas dua masalah ini, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci. Pemerintah Kota Pangkalpinang, aparat penegak hukum, dinas kesehatan, dan masyarakat diharapkan dapat bergerak bersama sesuai bidang tugas masing-masing untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba sekaligus memutus rantai penularan HIV/AIDS. (4WD)
