PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendataan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kemenag Pangkalpinang pada Rabu (14/10).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini bertujuan untuk memperbarui data sosial ekonomi para pegawai guna memastikan keakuratan basis data nasional.
Kepala Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang, H. Firmantasi, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia mengimbau seluruh jajarannya untuk kooperatif dan menjalin kerja sama yang baik agar proses pendataan berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
“Kami sangat mendukung dan mensupport agar Sensus Ekonomi 2026 ini berjalan sukses. Kehadiran tim BPS langsung ke kantor ini sangat membantu, mengingat tingginya mobilitas ASN yang sering tidak berada di rumah saat pendataan petugas,” ujar Firmantasi.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan data yang dilaporkan oleh setiap pegawai. Menurutnya, melaporkan data kekayaan dan kondisi ekonomi secara jujur merupakan bentuk tanggung jawab moral serta perlindungan terhadap aset pribadi.
“Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Aset dan tabungan yang kita miliki harus terlaporkan dengan benar agar terdaftar secara resmi dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS, Livio Mayesta, menjelaskan bahwa sosialisasi dan pendataan langsung ke instansi pemerintah ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pendataan door-to-door (rumah ke rumah) yang telah berjalan sejak Juni lalu. Dari hasil pengecekan basis data, BPS menemukan masih banyak pegawai negeri yang belum terdata.
Livio mengungkapkan, meskipun sensus ekonomi secara umum berfokus pada para pelaku usaha, pihaknya berinisiatif memperluas pemutakhiran data secara massal untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nasional, termasuk pengelompokan tingkat kesejahteraan (Desil 1–10).
“Melalui pemutakhiran data massal ini, kita ingin memastikan seluruh penduduk terdata dengan baik. Hasil pendataan ini nantinya akan menghasilkan pengelompokan desil yang jauh lebih akurat, sekaligus mengoreksi jika ada penetapan desil sebelumnya yang kurang tepat,” terang Livio.
Melalui sinergi antara Kemenag Pangkalpinang dan BPS ini, diharapkan proses validasi data ASN dapat rampung dengan akurat sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional yang lebih efisien serta tepat sasaran. (Imelda)
