Pangkalpinang, Berita-Fakta — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025 dibayangi kerusuhan demo ribuan penambang rakyat di kantor PT Timah Tbk, yang berujung anarkis: pagar jebol, kaca pecah, gedung rusak, hingga kerugian Rp2,25 miliar.
Tiga bulan kemudian, tudingan dalang mulai terkuak, koordinator aksi Batara Harahap tuduh Gubernur Hidayat Arsani biayai dan perintahkan aksi, meski gubernur bantah keras dan ancam lapor polisi. Bahkan politikus DPR Bambang Patijaya juga jadi sasaran tuduhan serupa, kini saling gugat via medsos.
Aksi “tarian penghancur raya” itu meletus tepat saat Prabowo serahkan enam smelter rampasan negara senilai ratusan triliun dari kasus korupsi timah ilegal ke PT Timah dalam agenda yang batal dilanjutkan ke kantor pusat karena demo.
Ribuan penambang dari Aliansi Penambang Rakyat Bersatu (ATRB) tuntut reformasi: bubarkan Satgas Nanggala-Halilintar yang razia tambang liar, naikkan harga timah basah jadi Rp200 ribu /kg (setara 20 kg beras per kg timah), dan transparansi tata kelola. Koordinator aksi dari Bangka Selatan, Batara Harahap, bilang harga beli saat itu rugikan petambang kecil hanya Rp50 ribu – Rp100 ribu /kg karena kolektor takut satgas dan PT Timah kuasai pasar.
Kerusuhan pecah siang hari: massa jebol gerbang, lempar batu ke polisi, respons gas air mata picu bentrok di Lobi Timur PT Timah yang berhadapan RSUD Depati Hamzah.
Beberapa warga terluka, anak sekolah dan warung sekitar kena imbas gas; jalan buka-tutup hingga sore. Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro akhirnya setuju naikkan harga jadi Rp300 Ribu /kg untuk Sn 70%, tapi kerusakan fasilitas tetap jadi bom waktu.
Gubernur Hidayat Arsani minta massa bubar, tapi demo ini sorotan nasional. Bahkan dari sisi Prabowo menegaskan Negara tak boleh kalah lawan ilegal, tapi lindungi rakyat miskin.
Batara Tuduh Hidayat Arsani: “Panglima Minta Ramai”
Puncak polemik muncul 7 Desember 2025 via TikTok Batara (@bataraharahapp): ia klaim pertemuan sebulan pra-aksi dengan Hidayat Arsani jadi biang keladi. “Panglima (sapaan Hidayat) gelisah soal satgas PKH-Halilintar yang razia tambang; minta buat ramai biar Prabowo dengar aspirasi rakyat,” ujar Batara, sebut gubernur biayai transportasi massa dan restui demo meski bentrok jadwal presiden.
Ia cerita, 4 Oktober komunikasi tetap lanjut, akan tetapi selisih waktu demo vs kunjungan Prabowo, tapi undangan sudah disebar, Hidayat oke. Bahkan, Batara sebut Hidayat ancam: “Kalau demo, kita tembak di tempat,” dan minta Kapolda Hendro Pandowo eksekusi—pernyataan yang viral pra-H.
Batara, aktivis vokal kritik PT Timah sejak 2024, klaim hubungan renggang pasca-kawal kasus utang Wagub Hellyana di Belitung—tapi akui dekat saat pilkada 2025. Ia tolak tuduhan perusak: “Saya cuma gerakkan massa, PT Timah yang abaikan putra daerah.” Tapi, Batara kini hadapi kasus pribadi: dilapor Febry Prathama atas fidusia mobil Toyota Camry 2008 dalam SPKT Polda Babel, dituduh jaminan hilang sejak 21 Oktober 2025.
Hidayat Arsani Menepis
Hidayat Arsani langsung bantah via WA ke media, 7 Desember: “Tidak benar, saya tak pernah beri uang demo—apalagi saat Prabowo datang. Ini fitnah, besok (8/12) saya lapor ke Polda Babel.” Ujarnya.
Gubernur sebut tuduhan rusak citra Pemprov dan hubungan dengan PT Timah, potensi picu opini sesat. Sumber internal bilang, Hidayat gelisah karena demo bayangi pencitraan Babel sebagai “negeri timah adil” pasca-korupsi. Sebelumnya, Hidayat sering mediasi demo—November 2025, ia batalkan aksi 6/11 dengan janji harga Rp300 ribu/kg.
Hingga 8 Desember, laporan Hidayat resmi ke Mapolda Babel—proses hukum bergulir, Batara dipanggil periksa. Ini bukan pertama: Hidayat pernah lapor warga tuduh korupsi KUR Rp500 miliar (November 2025), dan dituduh mafia tanah-korupsi timah saat Wagub.
Bambang Patijaya Juga Dituduhkan
Tak ketinggalan, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (Golkar Babel) jadi sasaran: akun TikTok @radenbambang.363 (diduga Ketua CIC Raden Bambang) tuduh ia dalang intelektual, biayai amuk massa, dan terima setoran kolektor.
BPJ lapor ke Ditreskrimsus Polda Babel 13 Oktober 2025. “Ini bukan kritik, tapi serang martabat wakil rakyat—lindungi keluarga saya.” Ia lengkapi berkas, ditanya 20 poin; polisi konfirmasi sebagai saksi pelapor. Akun @dayat.arsani (catur nama Hidayat) juga dilapor BPJ atas hoax serupa.
BPJ, yang aktif kawal hilirisasi timah di DPR, bilang tuduhan tak berdasar demo soal harga dan satgas, bukan rekayasa politik.
Dampak dan Harapan: Dari Ricuh ke Reformasi?
Demo Oktober picu kesepakatan NIUJP baru PT Timah—pembayaran lebih cepat, harga Rp300 ribu /kg—tapi penambang kecil masih protes: birokrasi sulit, satgas razia kolong ilegal. Mongabay catat, Babel rugi Rp12,9 triliun dari tambang liar di 315 ha; Prabowo sita aset, tapi nelayan dan ekosistem pesisir hancur.
Warga Babel harap saling lapor ini tak redam aspirasi: “Demo ricuh karena frustasi harga murah, bukan dalang semata,” kata Isma, penambang Jebus. Polda Babel proses hukum transparan, tapi fokus kawal tata kelola timah adil. Hingga kini, Batara dan Hidayat diam-diam tapi polemik ini bukti Babel butuh dialog, bukan tuduhan.
