PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Betapa lucunya negeri ini, di mana dalih kemandirian dan kesejahteraan rakyat desa rupanya hanya menjadi mantra sakti untuk menguras pundi-pundi APBD. Anggota Fraksi Golkar DPRD Babel, Rina Taror, dengan nada getir membongkar borok BUMD tahun 2018, sebuah sandiwara yang konon bernama program Berkah Mart. Entah bagaimana, dana Rp21,3 miliar yang konon disuntikkan ke PT Babel Berkah Sejahtera (BBBS) untuk program ambisius ini menguap entah ke mana, seolah ditelan lubang hitam tanpa dasar. Selasa,(7/7)
Program yang digadang-gadang sebagai oase kemakmuran itu, alih-alih menghasilkan keuntungan, justru menyisakan tumpukan utang. Bayangkan saja, alih-alih panen rupiah, Berkah Mart tahun 2018 malah mewariskan beban utang pajak sebesar Rp1,78 miliar. Sebuah prestasi yang sungguh membanggakan, bukan? Rina Taror dengan sinis mempertanyakan, “Jangankan untung, ini malah meninggalkan utang baja sebesar Rp1,78 miliar. Bagaimana ceritanya? Apakah ini akal-akalan atau asal-asalan?” Slogan muluk-muluk tentang kemandirian desa sepertinya hanya angin lalu, bualan manis yang berujung pada kerugian fantastis.
Ironi yang menusuk adalah hilangnya jejak laporan pertanggungjawaban. Uang rakyat yang disulap menjadi debu, tanpa ada satu pun penjelasan yang memuaskan. Rina Taror tak segan melayangkan sindiran tajam kepada para mantan direksi PT BBBS yang, setelah asik menghamburkan uang rakyat, lantas mengundurkan diri begitu saja.
“Jangan mundur begitu saja setelah menggunakan uang milik rakyat tersebut! Ada kesan hanya ingin menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang, selanjutnya pergi dan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Itu sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan tentang seorang pemimpin yang baik!”sebut Rina. Sebuah tamparan keras bagi mereka yang gemar bermain-main dengan amanah.
Secara terang-terangan, Rina Taror menuntut pertanggungjawaban dari mantan Direktur PT BBBS, Prof. Saparudin. “Kenapa sampai saat ini masih meninggalkan pajak sebesar Rp1,78 miliar? Dan ini harus dipertanggungjawabkan dan diselesaikan, jangan sampai menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari!” Seolah menertawakan kemewahan lepas tangan, Komisi II DPRD Babel pun turut menyoroti kejanggalan ini. Mereka mendesak Direksi PT BBBS untuk segera membereskan tumpukan utang pajak Rp1,78 miliar yang telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Prof. Saparudin diminta untuk menjelaskan dengan gamblang mengapa program Berkah Mart yang ia pimpin itu berakhir tragis, menjadi beban bagi pemerintah daerah Bangka Belitung. Sungguh drama keuangan yang tak pernah usai, di mana rakyat selalu menjadi korban dari pertunjukan “kemandirian” yang hampa. (MJ001)
