PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Bola panas perseteruan hukum yang menyeret nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Adi Irawan, kini memasuki babak baru yang semakin meruncing. Ibarat menyingkap tabir di balik kabut, Adi Irawan resmi melayangkan laporan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung atas dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang mencatut namanya.
Langkah hukum ini diambil sebagai reaksi atas “nyanyian” dokumen yang dianggap sumbang. Seorang wanita berinisial DS dilaporkan atas dugaan tindak pidana sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran anak.
Didampingi barisan kuasa hukumnya pada Selasa (26/05/2026), Adi Irawan mencoba memutus rantai narasi yang selama ini menyudutkan dirinya. Heri Suseno, selaku kuasa hukum, membeberkan adanya aroma manipulasi dalam dokumen dasar yang digunakan terlapor.
“Buku nikah yang menjadi fondasi pengurusan dokumen tersebut diduga kuat bukan milik klien kami. Setelah ditelusuri, nomor buku nikah itu justru merujuk pada pernikahan DS dengan pria lain, bukan dengan Pak Adi,” ujar Heri Suseno dengan nada tegas.
Bak meminjam wajah orang lain untuk topeng identitas, tindakan DS yang mencantumkan nama Adi Irawan sebagai ayah biologis tanpa dasar pernikahan yang sah dianggap sebagai hantaman keras bagi martabat kliennya. Tim kuasa hukum yang juga terdiri dari Eka Hadi Ywanita dan Aswadi menegaskan bahwa tidak pernah ada ikatan sakral (pernikahan) antara Adi Irawan dan DS.
Tak hanya membidik DS, sorotan tajam juga mengarah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang. Muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana sebuah dokumen bisa lolos dari lubang jarum verifikasi jika dasar administrasinya diduga cacat hukum.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk membedah bagaimana proses verifikasi di Dukcapil bisa berjalan hingga nama klien kami tercantum di sana,” tambah Heri.
Mengingat posisi Adi Irawan sebagai figur publik di kursi parlemen kota, kasus ini bukan sekadar urusan privat, melainkan menyangkut integritas nama baik. Pihak kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat menjadi “sauh” yang tenang di tengah badai informasi yang simpang siur, mengusut tuntas perkara ini secara profesional dan transparan.
Kini, bola keadilan berada di tangan penyidik Polda Bangka Belitung. Publik menanti, apakah hukum akan berhasil mengurai benang kusut ini dan mengungkap siapa dalang di balik skenario dokumen yang menggemparkan ibu kota Provinsi Serumpun Sebalai ini. (4WD)
