PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Di tengah sorotan tajam mengenai tata kelola aset dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, membawa angin segar berupa transformasi digital. Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (4/5/2026), sang profesor secara terbuka mengakui adanya celah dalam sistem lama dan menyiapkan strategi “Super App” sebagai solusinya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dibahas dalam sidang tersebut menguliti sejumlah persoalan klasik yang masih membayangi ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
Usai menemui awak media, Prof. Saparudin merinci tiga poin krusial yang menjadi catatan merah dalam pelaksanaan program daerah
• Kebocoran Retribusi dan Pajak: Walikota mengakui bahwa “keran” pendapatan daerah masih bocor akibat penggunaan sistem manual yang rentan manipulasi.
• Lemahnya Sinergi Lintas Sektoral: Koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal dinilai masih kaku, sehingga implementasi program di lapangan sering kali tidak sinkron.
• Regulasi yang Usang: Banyak Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwako) yang perlu direvisi agar tetap relevan dengan dinamika zaman.
“Sistem manual adalah pintu masuk kebocoran. Kita harus memperkuat sinergi dan meng-update regulasi agar program kerja ke depan lebih presisi,” tegas Prof. Saparudin.
Persoalan aset juga tak luput dari perhatian. Dari total ribuan aset daerah, Prof. Saparudin membeberkan bahwa masih ada sekitar 1.500 titik yang belum memiliki sertifikat resmi.
“Mayoritas adalah jalan dan jalan setapak. Untuk lahan kosong sebagian besar sudah terselesaikan. Saat ini sudah ada 2.500 aset yang bersertifikat,” jelasnya. Ia menargetkan 700 sertifikat rampung tahun ini, dengan ambisi menuntaskan seluruh sisa aset dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Sebagai jawaban konkret atas kebocoran PAD, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera meluncurkan Super App Pangkalpinang dalam dua bulan ke depan. Aplikasi ini diproyeksikan menjadi “tangan besi” digital untuk memastikan setiap rupiah masuk ke kas daerah tanpa perantara manusia.
• Retribusi Parkir Digital: Pembayaran non-tunai berbasis QRIS.
• Pengelolaan Sampah: Integrasi sistem pembayaran sampah yang transparan.
• Integrasi Layanan Publik: Satu pintu untuk berbagai urusan administratif.
“Sisi aplikasi sudah matang dan selesai dikembangkan. Saat ini kami sedang menggodok aturan teknisnya. Insya Allah, dua bulan lagi kita launching. Semua akan menggunakan QRIS, jadi tidak ada lagi celah untuk kebocoran manual,” pungkasnya optimis.
Dengan langkah digitalisasi ini, Pangkalpinang sedang bersiap menanggalkan wajah birokrasi lama menuju era transparansi penuh yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui PAD yang terjaga. (4WD)
