PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Aroma ketidakadilan menyerbak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang. Sejak kepemimpinan Profesor Udin, sebuah narasi mengenai instruksi agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “berpikir dengan cara orang Yahudi” menjadi sorotan tajam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa filosofi tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum tim sukses (Timses) untuk memonopoli proyek dan anggaran, termasuk di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Berdasarkan hasil investigasi dan data yang dihimpun di lapangan, ditemukan fenomena menarik sekaligus janggal dalam kerja sama media tahun ini. Belasan media yang diketahui baru seumur jagung bahkan belum genap satu tahun berdiri berhasil mendapatkan kontrak kerja sama istimewa dengan nilai kontrak yang melampaui media arus utama.
Berikut adalah perbandingan fakta yang ditemukan:
• Media Timses: Mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000 per bulan, meskipun baru berdiri.
• Media Senior & Nasional: Hanya mendapatkan alokasi Rp1.000.000 per bulan.
• Media BUMN: Turut dipukul rata di angka Rp1.000.000, kalah telak dari media lokal yang diduga merupakan “titipan”.
Padahal, pada periode pemerintahan sebelumnya, terdapat aturan baku yang menyatakan bahwa media yang belum berusia satu tahun dilarang menjalin kerja sama anggaran dengan pemerintah daerah.
Isu ini mencuat setelah invoice penagihan bocor ke publik. Dokumen tersebut mengungkap daftar media yang mendapatkan “restu khusus” dengan angka yang seragam di kelas atas. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa daftar media ini merupakan titipan langsung dari lingkaran dalam Timses Walikota.
“Ini bukan lagi soal profesionalisme, tapi soal kedekatan. Bagaimana mungkin media yang baru muncul kemarin sore bisa menghargai dirinya lebih tinggi dari media nasional atau media yang sudah bertahun-tahun mengabdi di Pangkalpinang?” ujar salah satu pemilik media lokal yang enggan disebutkan namanya.
Instruksi Profesor Udin agar jajarannya “berpikir seperti orang Yahudi” yang dalam konteks manajemen biasanya merujuk pada efisiensi, kecerdikan, dan penguasaan ekonomi kini dipertanyakan efektivitasnya.
Alih-alih membawa kemajuan ekonomi bagi seluruh lapisan, praktik di lapangan justru mengarah pada dugaan perampasan hak-hak yang bukan milik mereka. Timses disinyalir mengadopsi cara berpikir tersebut untuk menguasai proyek-proyek strategis di berbagai dinas dan instansi, menciptakan monopoli yang mencekik pelaku usaha yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan penggiat pers menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Kominfo serta Walikota Pangkalpinang. Publik mempertanyakan apakah praktik “pilih kasih” ini merupakan perintah langsung dari atas ataukah ulah oknum yang memanfaatkan celah kebijakan “berpikir cara Yahudi” tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Keterbukaan informasi dan keadilan anggaran kini menjadi ujian berat bagi kredibilitas Profesor Udin di mata masyarakat Kota Beribu Senyuman. (4WD)
