PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang terus memantapkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Langkah konkret ini ditegaskan melalui Rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas (ZI) Triwulan III yang berfokus pada Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor, Kamis (24/09).
Rapat krusial tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang, H. Firmantasi, mendampingi Kasubbag TU, Eyde Tusewijaya, serta dihadiri oleh seluruh jajaran tim kerja Area VI. Pertemuan ini digelar guna membedah capaian indikator kinerja, menindaklanjuti catatan evaluasi dari Kantor Wilayah (Kanwil), serta mempercepat pemenuhan dokumen bukti (eviden) pada portal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).
H. Firmantasi dalam pengarahannya menekankan bahwa dinamika pelayanan publik saat ini menuntut perpindahan paradigma secara menyeluruh dari pola konvensional menuju era serba digital. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sebatas konsep di atas kertas, melainkan aksi nyata (action) yang dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna layanan.
“Layanan publik hari ini tidak lagi sebatas tatap muka di balik meja. Pemerintah mendorong penuh digitalisasi, dan kita wajib merealisasikannya dalam bentuk aksi nyata. Kualitas layanan prima adalah harga mati,” tegas H. Firmantasi di hadapan jajaran tim area.
H. Firmantasi menambahkan bahwa seluruh program kerja tambahan dalam Pembangunan ZI merupakan variabel penentu bagi tolok ukur kemajuan dan martabat organisasi. Ia menginstruksikan seluruh penanggung jawab area untuk menuntaskan pengunggahan dokumen (upload) pada aplikasi PMPZI sebagai instrumen objektif pengukur standar kinerja lembaga.
“Digitalisasi dan penyempurnaan data ini adalah tugas tambahan yang sangat menentukan masa depan organisasi kita. Kita harus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Segera lengkapi dan unggah seluruh eviden yang masih kurang di PMPZI agar instrumen penilaian kinerja kita benar-benar terukur dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kasubbag TU Kemenag Kota Pangkalpinang, Eyde Tusewijaya, menyoroti pentingnya menjaga konsistensi mutu pelayanan publik sebagai elemen kunci penyumbang akumulasi nilai terbesar dalam penilaian ZI. Eyde memaparkan bahwa seluruh komponen Area VI—mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, hingga raihan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)—bermuara pada satu tolok ukur, yakni persepsi dan kenyamanan masyarakat.
Eyde juga menggarisbawahi tantangan operasional yang dihadapi tim, termasuk keterbatasan alokasi anggaran dan pengawasan ketat dari Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh menjadi alasan menyurutkan kualitas pelayanan.
“Pelayanan publik adalah penyumbang bobot nilai yang sangat vital. Walaupun kita menghadapi kekurangan anggaran, pelayanan publik kita harus tetap berjalan secara maksimal. Penekanannya ke depan adalah koordinasi yang solid dan keakraban antaranggota tim,” ujar Eyde.
Secara khusus, Eyde menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim kerja Area VI yang telah bekerja keras memfasilitasi sarana prasarana ramah kelompok rentan, seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, serta ibu menyusui dan anak.
“Terima kasih kepada seluruh tim yang telah membantu kami sebagai perpanjangan tangan lembaga dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan ramah bagi masyarakat rentan. Mari kita jaga semangat ini untuk selalu memberikan yang terbaik,” pungkas Eyde.
Melalui rapat evaluasi berkala ini, Kemenag Kota Pangkalpinang optimistis mampu merampungkan seluruh target target penilaian ZI Triwulan III secara tepat waktu, sekaligus memperkokoh predikat wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi melayani. (Imelda)
