PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Kelalaian dalam pemanfaatan ruang publik kembali memakan korban jiwa. Helmis, seorang petugas parkir harian lepas di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pangkalpinang, mengalami kecelakaan lalu lintas serius akibat tumpukan material pasir yang dibiarkan berserakan hingga memakan badan jalan di kawasan Jalan Batin Iso,kelurahan Keramat kecamatan Rangkui Pangkalpinang.
Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan harus segera dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis intensif.
Berdasarkan investigasi dan pantauan visual di lokasi kejadian, tumpukan material pasir dan tanah milik salah satu tempat usaha (kafe/warkop) di kawasan tersebut terbukti mempersempit akses jalan umum. Material yang meluber hingga ke tengah badan jalan ini tidak dilengkapi dengan rambu peringatan atau pengamanan proyek yang layak, sehingga sangat membahayakan para pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua.
Secara yuridis, tindakan menggunakan badan jalan umum untuk kepentingan pribadi atau penumpukan material secara ilegal jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
• Pasal 274 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.
• Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, gangguan fungsi, atau merintangi, membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
• Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
• Pasal 12 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
• Pasal 63 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000.
Saat aparat dan pihak berwenang melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran fasilitas umum tersebut, pihak pengelola kafe diduga menunjukkan sikap arogan. Pengelola berdalih bahwa insiden tersebut murni “musibah” sambil mengklaim memiliki perlindungan atau dibekingi oleh oknum organisasi media/wartawan guna meredam tekanan hukum.
Sikap lempar tanggung jawab ini menuai sorotan tajam. Penggunaan atribut atau klaim perlindungan dari organisasi profesi tertentu tidak dapat menggugurkan unsur pidana atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau luka berat di fasilitas publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga korban bersama instansi terkait mendesak aparat penegak hukum (APH) serta Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera mengambil tindakan tegas:
• Mengusut tuntas legalitas perizinan operasional tempat usaha tersebut.
• Menindak secara pidana pihak pengelola atas kelalaian yang melanggar UU LLAJ dan UU Jalan.
• Menertibkan seluruh bentuk pelanggaran material bangunan yang merampas hak pejalan kaki dan pengguna jalan di wilayah Kota Pangkalpinang. (4WD)
