PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Langit Pangkalpinang seolah bergetar oleh suara lantang para kuli tinta dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah momen peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan se-Bangka Belitung, isu kemanusiaan mencuat ke permukaan, memecah suasana formal menjadi ajang diplomasi yang tajam.
Ahmad Wahyudi, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bangka Belitung, melontarkan desakan moral kepada pemerintah. Ia menuntut negara agar hadir sebagai “perisai” bagi empat jurnalis Indonesia yang kini dikabarkan tertahan di Jalur Gaza, Israel.
Dalam konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, serta didampingi Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Ahmad Wahyudi menegaskan bahwa keselamatan jurnalis adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Kami meminta negara hadir. Mereka adalah saudara kami yang sedang berada di dalam rahang bahaya, di tengah badai konflik yang mencekam. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di sana,” seru Wahyudi dengan nada yang sarat akan empati.
Merespons desakan tersebut, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memberikan penjelasan terkait kerumitan posisi pemerintah dalam konflik berskala internasional.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap nasib warganya yang sedang mengemban misi mulia.
“Negara tidak mungkin membiarkan warga negaranya, apalagi mereka yang bergerak di jalur kemanusiaan. Pemerintah pasti telah melakukan upaya melalui perantaraan negara-negara sahabat,” ujar Supratman.
Namun, ia juga memberikan catatan tegas mengenai batasan kewenangan. Menurutnya, kebijakan luar negeri memiliki protokol tersendiri yang melibatkan Kementerian Luar Negeri.
“Ada perbedaan mendasar antara warga negara yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan mereka yang terlibat dalam aksi militer asing. Jika menyangkut misi kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri pasti akan bergerak maksimal. Pengalaman membuktikan, negara selalu hadir di saat-saat krusial seperti ini,” tambahnya.
Meski situasi di Jalur Gaza bak labirin yang penuh teka-teki, pemerintah tetap memberikan sinyal positif. Berdasarkan rekam jejak diplomasi Indonesia selama ini, optimisme tetap tumbuh bahwa keempat jurnalis tersebut akan segera mendapatkan jalan pulang.
Kehadiran Menteri Hukum di Bangka Belitung bukan sekadar seremoni peresmian gedung hukum, melainkan menjadi panggung bagi suara kemanusiaan yang harus didengar hingga ke telinga para pengambil kebijakan di pusat. Kini, publik menanti bukti nyata dari komitmen tersebut, menanti kabar baik yang akan memulangkan para pembawa pesan kebenaran tersebut ke pangkuan Ibu Pertiwi. (4WD)
