Proyek “Gerbang Peradaban” UBB Senilai Rp1,9 Miliar Disorot: Adendum 2 November 2026 Belum Rampung, Penempatan Plang Proyek Diduga Sembunyikan Informasi Publik

oleh -118 Dilihat
oleh
banner 468x60

BANGKA, BERITA-FAKTA.COM — Pembangunan infrastruktur fisik di lingkungan perguruan tinggi negeri kembali menuai sorotan publik. Proyek Pembangunan Gerbang Peradaban (Selatan) Universitas Bangka Belitung (UBB) yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP/BLU) dengan nilai kontrak mencapai miliaran rupiah terpantau belum rampung dikerjakan, meski telah melewati batas adendum kontrak pada tanggal 2 November 2026.

Berdasarkan data yang tertera pada plang proyek, pekerjaan ini memiliki spesifikasi yuridis dan kontraktual sebagai berikut:

banner 336x280

 

• Nama Pekerjaan: Pembangunan Gerbang Peradaban (Selatan) (PNBP/BLU)

• Lokasi: Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

• Nomor Kontrak Adendum II: 06/UN50/SPK/PPK-04/2026

• Tanggal Kontrak / Adendum: 02 November 2026

• Nilai Kontrak: Rp1.925.626.095,00 (Sekitar Rp1,9 Miliar)

• Waktu Pelaksanaan: 140 Hari Kalender

• Kontraktor Pelaksana: CV Pilar Utama Karya

• Konsultan Pengawas: CV Lembaga Konsultanindo

• Sumber Dana: PNBP/BLU

 

 

Selain persoalan progres fisik di lapangan yang molor dari tenggat waktu, aspek keterbukaan informasi publik (KIP) dalam proyek ini turut memicu tanda tanya besar dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik.

Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, plang informasi proyek yang memuat rincian anggaran dan legalitas kontrak sempat tidak terlihat atau sengaja dihilangkan. Ketika plang baru akhirnya dipasang, posisinya dinilai janggal karena ditempatkan di area belakang pos pekerjaan—yakni titik yang jarang dilalui atau diakses oleh masyarakat umum.

 

Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan upaya membatasi akses transparansi informasi kepada publik terkait penggunaan anggaran negara/BLU yang dikelola instansi pendidikan tinggi tersebut. Padahal, keterbukaan plang nama proyek merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah agar masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan sosial.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UBB, CV Pilar Utama Karya selaku kontraktor pelaksana, maupun CV Lembaga Konsultanindo selaku konsultan pengawas masih dalam upaya konfirmasi lebih lanjut terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta alasan teknis penempatan plang proyek di area tersembunyi. (4WD)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.