Berita-Fakta — Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil mencatat prestasi gemilang di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025, Pangkalpinang menyabet nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.
Capaian ini diumumkan dalam laporan realisasi kinerja fisik dan keuangan perangkat daerah setempat hingga 28 Februari 2026. Beberapa indikator kunci menunjukkan performa impresif, seperti perencanaan yang mencapai skor 91, penganggaran 82,82, pengadaan barang dan jasa 93,81, serta pelayanan publik 82,29.
Yang paling mencolok adalah indikator manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meraih nilai hampir sempurna, yaitu 97,92. Tak kalah tinggi, optimalisasi pendapatan daerah juga mencatat angka 95,65—menandakan pengelolaan keuangan yang semakin solid di sektor ini.
Namun, di balik capaian membanggakan itu, masih ada dua indikator yang menjadi catatan merah dan kuning. Indikator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hanya memperoleh nilai 73,25—masuk kategori kuning. Sementara pengelolaan barang milik daerah (BMD) justru berada di zona merah dengan skor 69,03. Nilai penjaminan mutu secara keseluruhan tercatat 86,43.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Ir. Drs. H. Saparudin, M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. langsung merespons temuan ini. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat pengelolaan aset daerah sebagai prioritas perbaikan ke depan.
“Sudah saya sampaikan permasalahan aset, sertifikasi yang harus kita giatkan terus, lahan-lahan yang belum kita sertifikatkan kita sertifikatkan, kita selesaikan persoalan-persoalan pertanahannya. Kemudian masalah sewa-menyewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain itu juga harus kita kuatkan ke dalam klausul sewa-menyewanya,” ujar Saparudin.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membawa tata kelola aset daerah menjadi lebih tertib dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan juga berpotensi meningkat signifikan.
Prestasi Pangkalpinang dalam IPKD MCP ini menjadi bukti bahwa upaya pencegahan korupsi di level pemerintahan daerah bisa berjalan efektif—meski perbaikan di sektor pengelolaan aset tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
