Bangka, Berita-Fakta.com — Tarif wisata tinggi di Pantai Batu Tunggal kembali menjadi polemik, Kadisparbud Bangka miliki jurus jitu untuk meredamnya.
Lantas itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangka, Rismy Wira Maddona usulkan pembaruan kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Batu Tunggal menyusul viralnya keluhan tarif wisata yang dinilai terlalu tinggi.
Kontroversi kedua kalinya bermula dari unggahan video di akun TikTok @informasi_babel pada 3 Agustus 2025, yang memperlihatkan keresahan pemuda setempat terkait tarif wisata Pantai Batu Tunggal.
Video tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat dan menarik perhatian pihak terkait dalam hal ini Disparbud Kabupaten Bangka.
Rismy menegaskan bahwa usulan pembaruan kepengurusan bukan bertujuan untuk mencampuri urusan internal Pokdarwis.
melainkan untuk meredam konflik dan menyelesaikan simpang siur informasi terkait pungutan tarif.
“Kami tidak bermaksud ikut campur, tetapi ingin memastikan situasi kondusif dan informasi yang jelas,” ujarnya.
Ia juga membantah tuduhan bahwa Disparbud mencampuri urusan kepengurusan Pokdarwis.
Menurut Rismy, keluhan tarif tinggi menjadi perhatian khusus karena Pantai Batu Tunggal juga menjadi destinasi wisata masyarakat lokal.
“Kami mengapresiasi peran Pokdarwis Batu Tunggal yang telah banyak membantu masyarakat, tetapi isu ini perlu menjadi bahan evaluasi, silahkan dikomunikasikan lagi terhadap lurah, Bhabinkamtibmas, maupun pihak setempat. Dan dikomunikasikan lebih lanjut ke Disparbud Bangka” tambahnya.
Rismy berharap kejadian ini menjadi momentum bagi Pokdarwis, khususnya di wilayah Rambak hingga Batu Berlayar, untuk mengevaluasi pengelolaan wisata.
“Kami akan terus mengevaluasi langkah terbaik. Persoalan seperti ini seharusnya bisa diredam dan tidak berlarut-larut,” harapnya.
Tak hanya itu, Rismy menekankan bahwa pengelolaan kawasan Batu Tunggal berada masih dalam naungan aset Pemerintahan Kabupaten Bangka.
“Harus dipahami bahwa pengelolaan Pantai Batu Tunggal berada sepenuhnya dalam Kawasan Milik Aset Pemkab Bangka sehingga harus selalu membangun komunikasi dengan dinas.” tutupnya.
