PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang tengah menjadi sorotan tajam. Walikota Pangkalpinang, Profesor Saparudin, dinilai gagal dalam mengoptimalkan pengelolaan PAD, sehingga terpaksa memutar otak menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) demi menunjang program-program pemerintah daerah.
Sengkarut anggaran ini terkuak secara gamblang dalam pertemuan resmi antara Walikota Pangkalpinang dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di hadapan pejabat pusat, Prof Saparudin blak-blakan mengakui rapuhnya kondisi fiskal daerahnya saat ini. Senin,(8/6). Via meting zoom.
”Kami mengantisipasi ya Pak, kemarin itu dengan bantuan-bantuan dari dana CSR. Kita itu ada dana CSR yang parsial di Bank Sumsel Babel, itu sekitar 400-500 juta,” ungkap Prof Saparudin jujur.
Untuk menyiasati minimnya kantong PAD, Pemkot Pangkalpinang terpaksa menerapkan strategi mixing (pencampuran) anggaran antara APBD yang terseok-seok dengan dana CSR dari berbagai perusahaan swasta dan BUMD.
Dana CSR yang menyasar angka ratusan juta rupiah tersebut dialihkan untuk membangun rumah-rumah produksi di sektor perdagangan serta menopang geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah ini dinilai melenceng dari hakikat asli CSR. Berdasarkan regulasi, dana CSR seharusnya murni ditujukan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) langsung kepada masyarakat terdampak operasional perusahaan bukan menjadi “ban serep” akibat kegagalan pemerintah menggenjot pendapatan daerah.
Tak hanya persoalan CSR, rapat koordinasi bersama Kemendagri tersebut juga sukses menguliti ke mana larinya uang rakyat Pangkalpinang selama ini. Borok lama mengenai besarnya syahwat pelesiran para wakil rakyat di DPRD Pangkalpinang akhirnya terbongkar ke permukaan.
Prof Saparudin tanpa tedeng aling-aling membandingkan ketimpangan radikal antara anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) pihak eksekutif dan legislatif. Anggaran pelesiran terbesar justru nangkring di kursi empuk DPRD yang menyentuh angka fantastis: Rp30,211 miliar! Bandingkan dengan pihak eksekutif (Pemerintah Kota) yang hanya menganggarkan Rp9,3 miliar.
”Memang perjalanan dinas ini paling besar itu di DPRD, Pak. DPRD itu Rp30,211 miliar. Pemerintah hanya Rp9,3 miliar. Nah ini juga nanti kami perlu arahan mungkin secara tertulis, Pak, dari Kementerian mengenai penganggaran perjalanan dinas untuk DPRD ini, Pak. Karena kami tidak berani, Pak, DPRD ini, Pak, turunnya tidak berani, Pak,” ungkap sang Walikota mengakui posisinya yang dilematis.
Meskipun sempat mengaku “takut” menyentuh anggaran para legislator, tekanan defisit anggaran memaksa pihak legislatif akhirnya “tahu diri”. DPRD Pangkalpinang dilaporkan sepakat memotong anggaran mereka sendiri hingga Rp10 miliar. Ditambah dengan efisiensi dari pihak Pemkot sebesar Rp3 miliar, total anggaran perjalanan dinas yang berhasil dipangkas secara radikal kini mencapai Rp26,6 miliar.
Di tengah carut-marut anggaran ini, publik Pangkalpinang juga terus mendesak transparansi dari sang Profesor terkait blunder data krusial yang sempat dipaparkannya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Walikota mengenai dugaan slip lidah atau kesalahan input data fatal terkait dividen PDAM. Pasalnya, data yang terlanjur basah menjadi konsumsi publik dan dilaporkan ke Kemendagri tersebut mencatat “Rp4 Miliar untung PDAM berubah drastis menjadi Rp600 Miliar bagi hasil.”
Ketidakakuratan data ini memicu mosi tidak percaya di kalangan masyarakat terkait sejauh mana akurasi dan kredibilitas laporan keuangan yang dikelola oleh Pemkot Pangkalpinang di bawah kepemimpinan Prof Saparudin. (4WD)
