PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, Firmantasi, memimpin rapat perdana mengenai Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2026, Kamis (29/01). Bertempat di ruang kerja Kepala Kantor, rapat strategis ini dihadiri oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU), Eyde Tusewijaya, para Kasi, Penyelenggara, serta seluruh jajaran pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan di lingkungan Kemenag Kota Pangkalpinang.
Rapat ini menjadi momentum krusial bagi instansi untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen terhadap akuntabilitas publik di awal tahun anggaran.
Dalam arahannya, Kasubbag TU Eyde Tusewijaya menekankan bahwa keberhasilan sebuah organisasi bertumpu pada empat pilar utama: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ia menegaskan bahwa tanpa evaluasi yang konsisten, organisasi tidak akan mampu mengukur capaian maupun kekurangan yang ada.
“Tahap perencanaan harus matang dan selaras dengan anggaran. Meski pengelolaan perbendaharaan adalah tugas tambahan, tugas pokok tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan,” ujar Eyde.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh pemegang kebijakan untuk segera menyusun rencana kerja tahunan yang linier dengan Perjanjian Kinerja (Perkin). Hal ini bertujuan agar seluruh serapan anggaran memiliki jadwal yang sistematis dan terukur.
“Biar pembelanjaan berjalan secara bertahap, yang terpenting adalah perencanaan kita sistematis. Harus ada penyelarasan antara pimpinan dan bawahan agar semua revisi anggaran dilaporkan secara terkoordinasi kepada tim perencanaan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Pangkalpinang, Firmantasi, menyoroti pentingnya adaptasi terhadap sistem digital dalam lintas arus keuangan. Ia meminta seluruh pengelola keuangan untuk selalu memperbarui pengetahuan terkait perkembangan kebijakan dan regulasi terbaru guna menghindari kesalahan administratif dalam penggunaan anggaran.
“Pengelolaan keuangan saat ini menuntut kita untuk lebih profesional, terbuka, dan transparan. Kita harus memiliki data pengeluaran yang akurat serta memahami regulasi mana yang membolehkan atau melarang penggunaan anggaran tertentu,” tegas Firmantasi.
Selain aspek teknis, Firmantasi juga mengaitkan pengelolaan keuangan dengan suksesnya program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (RB-ZI). Menurutnya, tujuan akhir dari birokrasi adalah memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menutup arahannya, Firmantasi mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan prestasi kerja yang didukung dengan bukti fisik yang valid (eviden). Ia berharap Kemenag Pangkalpinang menjadi institusi yang lebih solid dan berwibawa di tahun 2026.
“Semangat di awal tahun ini harus dijaga. Ada atau tidak adanya anggaran, fungsi pengawasan terhadap kinerja tetap harus berjalan maksimal. Kita merujuk pada aturan yang ada sebagai tolak ukur utama dalam mewujudkan Kemenag yang berdampak,” pungkasnya.
Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, Kemenag Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk menjalankan siklus anggaran 2026 secara akuntabel, tepat sasaran, dan sepenuhnya mendukung transformasi layanan keagamaan yang lebih modern bagi masyarakat Kota Pangkalpinang. (Imelda)
