BANGKA, BERITA-FAKTA.COM — Ketidakhadiran Bupati Bangka, Feri Insani, dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) alokasi lahan plasma 20 persen oleh PT Gunung Maras Lestari (GML) di area perkebunan perusahaan, Selasa (29/9), menjadi perhatian publik dan pimpinan daerah.
Dalam agenda strategis yang melibatkan masyarakat dari delapan desa tersebut, Pemkab Bangka hanya diwakili oleh staf ahli. Absennya pimpinan daerah di tengah pemenuhan hak plasma masyarakat memicu respons dari Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Di hadapan ribuan warga yang hadir, Hidayat Arsani menegaskan bahwa program kemitraan plasma dari PT GML ini merupakan skema ideal yang sangat menguntungkan masyarakat karena bibit dan pengelolaan kebun hingga masa panen diberikan secara cuma-cuma.
“PT GML sudah memberikan lahan 20 persen, dibeli bibit, dirawat sampai panen secara gratis. Tidak ada lagi di Indonesia skema semisal ini, maka harus kita hargai. Jangan sampai perjuangan ini disia-siakan oleh satu atau dua oknum yang ingin menggagalkan,” tegas Hidayat di area perkebunan PT GML.
Mengenai penolakan penandatanganan MoU dari pengurus Koperasi Desa Dalil dan Desa Sempan, Hidayat menyatakan fokus utama pemerintah adalah pemenuhan hak warga di tingkat akar rumput, bukan keterikatan individu pengurus.
“Saya tidak tahu apa masalahnya. Yang tidak mau menandatangani tidak masalah, yang penting rakyatnya hadir. Ketua bisa berganti, tetapi rakyat tetap ada di situ,” lanjutnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh jajaran DPRD Bangka Belitung yang turut hadir mendampingi proses alokasi plasma. Pihak legislatif menilai terealisasinya pembagian plasma ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal.
“Dengan dibagikannya plasma ini, ekonomi masyarakat di daerah perkebunan akan menggeliat. Harapan kami di DPRD adalah mengawal proses ini sampai selesai. Kami hadir untuk memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat,” ujar perwakilan pimpinan DPRD di lokasi acara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Bangka Feri Insani maupun Pemerintah Kabupaten Bangka terkait alasan ketidakhadiran dalam kegiatan pembagian plasma tersebut, serta mengenai dinamika penolakan dari dua pengurus koperasi desa setempat. (4WD)
