JAKARTA, BERITA-FAKTA.COM – Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Bangka Belitung, Dinda Rembulan Emron, B.A, mengambil sikap tegas dalam mengawal akurasi dan pemanfaatan data nasional. Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4), ia menyoroti urgensi Sensus Ekonomi 2026 agar tidak berakhir menjadi tumpukan dokumen statistik belaka.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sriwijaya tersebut menjadi ajang krusial untuk membedah arah kebijakan BPS satu dekade ke depan. Dinda menekankan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda rutin sepuluh tahunan, melainkan instrumen vital untuk memotret realitas ekonomi rakyat, terutama di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung.
Dinda menengarai adanya persoalan klasik dalam birokrasi Indonesia: ketersediaan data yang melimpah namun minim implementasi dalam perumusan kebijakan. Ia menegaskan, kelemahan mendasar selama ini adalah ego sektoral yang membuat data komprehensif gagal bertransformasi menjadi kebijakan yang berdampak nyata.
“Data tidak boleh berhenti sebagai arsip di atas meja. Hasil sensus ini harus menjadi landasan utama pengambilan keputusan negara, baik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun program strategis di tingkat daerah,” tegas Dinda di hadapan pimpinan BPS.
Sebagai representasi masyarakat Bangka Belitung, Dinda memberikan catatan kritis terkait struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh pelaku UMKM dan sektor berbasis sumber daya alam. Ia mendesak agar pendataan di lapangan mampu menjangkau sektor informal yang selama ini sering terabaikan dalam potret makro ekonomi.
Menurutnya, jika data yang dihasilkan tidak representatif terhadap kondisi riil di akar rumput, maka kebijakan pembangunan yang dilahirkan berpotensi bias dan tidak tepat sasaran.
Tidak hanya bicara di level retorika parlemen, Dinda menyatakan komitmennya untuk terjun langsung memantau proses pendataan di lapangan, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan demi memastikan proses pengumpulan data berjalan objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
“Saya akan mengawal penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kita butuh data yang mampu mendorong transformasi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, bukan data yang hanya bagus di atas kertas,” pungkasnya.
Langkah kritis Dinda Rembulan ini dipandang sebagai sinyal kuat bagi pemerintah pusat dan BPS agar lebih serius dalam mengelola kedaulatan data nasional. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi tolok ukur sejauh mana negara benar-benar berpihak pada pembangunan berbasis data (data-driven policy). (4WD)
