PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Publik sedang disuguhi tontonan komedi satir dari gedung pusat pemerintahan Kota Pangkalpinang. Bagaimana tidak? Kota yang katanya sedang menuju perubahan besar di bawah kendali Profesor Safarudin, mendadak tampak seperti organisasi amatir yang kehabisan nafas bahkan hanya untuk urusan administrasi receh.
Dalam pelantikan 17 pejabat Eselon II baru-baru ini, sang Walikota dengan gagah berani mengakui bahwa pemerintahannya sedang sekarat anggaran. Alasan klasik “tidak ada dana” dipakai untuk meniadakan lelang jabatan yang butuh biaya besar. Namun, pemandangan yang lebih menyakitkan mata adalah saat penyerahan SK jabatan terhormat.
Bukannya map berlogo resmi pemkot yang melambangkan wibawa institusi, para pejabat teras ini justru menerima SK yang dialasi map merah muda (pink) murahan seharga Rp2.000-an yang biasa dijual di toko kelontong. Sungguh sebuah penghinaan terhadap etika dan adab birokrasi. Jabatan yang dikejar dengan peluh, dihargai dengan alas kertas yang bahkan lebih murah dari segelas es teh di pinggir jalan.
Publik tentu belum lupa bagaimana dramatisnya Profesor Udin saat debat politik lalu. Dengan air mata yang tumpah demi mengemis jabatan, ia sesumbar memiliki kecerdasan dalam mencari uang dan mengelola fiskal daerah. Namun, kenyataan hari ini membuktikan bahwa janji itu hanyalah omong kosong belaka.
Kepemimpinan sang Profesor kini diuji. Jika untuk mencetak map berlogo pemkot saja tidak mampu, bagaimana mungkin ia mampu mengendalikan kebocoran pajak dan mengoptimalkan aset daerah yang selama ini disebut “bocor” oleh Ketua Pansus 7 DPRD Pangkalpinang, Asri?
“Banyak kebocoran pajak dan aset yang tidak termanfaatkan. Ini bukti kebobrokan manajemen di bawah kepemimpinan saat ini,” tegas Asri, politisi PKB tersebut.
Lucunya, di tengah keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada subsidi pusat, Profesor Udin justru pernah meminta para ASN-nya untuk “berpikir seperti orang Yahudi”. Sebuah instruksi yang bermaksud memacu kedisiplinan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terasa hambar ketika pemimpinnya sendiri gagal memberikan fasilitas kerja yang layak bagi anak buahnya.
Etika dan adab terhadap bawahan seolah dikesampingkan demi seremonial belaka. Publik kini bertanya-tanya: Apakah instruksi “berpikir ala Yahudi” itu juga termasuk cara berhemat hingga harus mengemis map di toko kelontong?
Profesor Udin menjanjikan instruksi baru kepada seluruh OPD pada hari Senin mendatang untuk membenahi kinerja birokrasi. Namun, kepercayaan publik kini berada di titik nadir. Masyarakat bosan melihat pemimpin yang hanya pintar berteori di mimbar akademik, namun gagal total dalam eksekusi teknis dan penghormatan terhadap marwah jabatan.
Pangkalpinang sedang menanti, apakah “Walikota yang mengemis jabatan” ini benar-benar bisa membawa renovasi ekonomi, atau justru akan terus membiarkan wajah pemerintahan ini terlihat seharga dua ribu rupiah di mata rakyatnya. (4WD)
