PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Sinar mentari keadilan kini merasuk hingga ke urat nadi desa-desa di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sebuah momentum bersejarah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, S.H., M.H., secara resmi menabuh genderang peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serentak di seluruh pelosok Bumi Serumpun Sebalai. Program monumental ini mengukuhkan berdirinya 393 Posbankum yang tersebar di 47 kecamatan dan 7 kabupaten/kota, sebagai benteng pertahanan hukum terdepan bagi masyarakat kecil. Rabu,(18/5) Rumah Mahligai Gubernur Babel
Bak oase di tengah padang gurun yang tandus, kehadiran Posbankum ini diproyeksikan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadukan kepiluan hukum mereka. Tempat di mana raga dan jiwa bernaung mencari kebenaran tanpa perlu dibayangi rasa resah, tanpa dicekam ketakutan, tanpa biaya yang mencekik leher atau memerahkan kantong, serta mutlak bersih dari belenggu hambatan birokrasi yang selama ini kerap menjadi tembok tebal yang memisahkan si miskin dengan keadilan.
Demi menghidupkan roh dari pos-pos bantuan hukum ini, Kanwil Kemenkumham Babel tidak main-main dalam menyiapkan amunisi manusia. Sebanyak 2.223 peserta pelatihan paralegal yang terbagi ke dalam 6 angkatan telah digembleng secara spartan sejak Agustus 2025. Alhasil, kegiatan ini melahirkan 963 orang paralegal yang tidak hanya kompeten dan profesional, tetapi juga memiliki integritas yang kokoh seperti batu karang di tengah hantaman ombak.
“Mereka adalah lentera di tengah kegelapan, perpanjangan tangan negara yang siap melayani dengan hati, menyelami kegelisahan masyarakat, dan merajut kembali rajutan keadilan yang sempat terkoyak,” ujar Johan Manurung dalam sambutannya yang menggetarkan ruangan.
Langkah progresif ini tidak berjalan pincang dalam kesendirian. Di hadapan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran pejabat tinggi yang hadir, Kakanwil melaporkan bahwa akselerasi ini diperkuat oleh jalinan sinergi emas. Pada hari yang sama, ditandatangani kesepakatan bersama (MoU) antara Kantor Wilayah dengan 4 Perguruan Tinggi terkemuka yang memiliki Fakultas Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerja sama akademis ini menjadi bahan bakar segar guna menjamin mutu pendampingan hukum di akar rumput.
Tidak hanya itu, sebagai upaya melindungi hak-hak komunal dan kreativitas lokal masyarakat Babel, Kanwil Kemenkumham juga mengumumkan kesuksesan penandatanganan kerja sama terdahulu mengenai pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI). Langkah ini ibarat memagari warisan budaya dan produk hukum lokal agar tidak dicuri oleh zaman.
Keberhasilan mengobarkan api keadilan di 393 desa ini merupakan buah manis dari gotong royong multisektoral. Penghargaan setinggi langit dan apresiasi mendalam disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala BPN, Kepala Pengadilan Tinggi, para Bupati dan Wali Kota, BPUD, aparat penegak hukum, hingga para Kepala Desa dan Lurah di seluruh penjuru Bangka Belitung.
Namun, perjuangan menegakkan keadilan bukanlah garis finis yang statis.
“Kami sadar seinsaf-insafnya bahwa langkah kaki ini belum berakhir. Peresmian hari ini hanyalah sebuah ketukan awal dari pintu gerbang untuk menghadirkan akses keadilan yang hakiki dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung,” tegas Johan Manurung dengan nada optimis.
Menutup laporan dan sambutannya, Kakanwil menyerukan agar semangat “Serumpun Sebalai” terus menyala di dada setiap elemen masyarakat. Semangat bahu-membahu inilah yang akan membawa Bangka Belitung menjelma menjadi provinsi yang tidak hanya megah dan berkilau dalam pembangunan fisik, melainkan juga kokoh berdiri di atas pilar kejayaan hukum, serta melahirkan masyarakat yang cerdas, sadar, dan patuh terhadap hukum. (4WD)
