Pangkalpinang, Berita-Fakta – Fenomena “politik dukun” mencuri perhatian di tengah dinamika politik Bangka Belitung (Babel).
Anggota DPRD Babel, Mohtar Mutong, menyatakan keprihatinannya atas keterlibatan dukun dalam urusan politik dan pemerintahan.
Menurutnya, fenomena ini merupakan anomali yang mengkhawatirkan dalam roda Pemerintahan Provinsi Babel.
“Dukun seharusnya berurusan dengan doa dan hubungan spiritual dengan Tuhan, bukan masuk ke ranah politik atau pemerintahan. Ini sudah sangat serius dan aneh,” ujar Mohtar di gedung DPRD Babel, Senin (28/7/2025).
Ia mempertanyakan motif di balik keterlibatan dukun dalam konflik politik, termasuk kisruh yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel.
Mohtar juga menyinggung tumpukan surat dari perhimpunan dukun dan forum terkait, termasuk surat dari Ibu Heliana, yang hingga kini belum ditindaklanjuti DPRD.
“Ada surat yang sudah tiga minggu lalu masuk, tapi tak kunjung dibahas. Pimpinan pernah bilang di TikTok akan memanggil Heliana dan Dayat Arsani, tapi nyatanya tidak ada realisasi,” kritiknya.
Senada dengan Mohtar, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, menegaskan bahwa politik dan pemerintahan bukan ranah dukun.
“Urusan dukun bukan untuk mengatur politik atau pemerintahan,” tegas Edy.
Ia memastikan roda pemerintahan di Babel tetap berjalan lancar tanpa campur tangan dunia gaib.
“Tidak ada masalah signifikan, pemerintahan berjalan baik,” tambahnya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang batas antara kepercayaan spiritual dan kekuasaan politik.
Akankah “politik dukun” hanya menjadi riak kecil atau memicu perubahan besar di Babel? Publik menanti perkembangan selanjutnya.
