PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Sikap dan pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, yang juga merupakan politisi senior Partai Gerindra, menuai sorotan tajam dari kalangan awak media. Pasalnya, pejabat publik tersebut dinilai mengeluarkan respons yang meremehkan dan tidak mencerminkan etika kenegaraan saat dimintai tanggapan terkait pemberitaan investigasi mengenai masuknya pasir timah asal Belitung ke smelter di Pulau Bangka yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah asal pengiriman.
Berdasarkan data dan fakta yang dihimpun di lapangan, polemik ini bermula ketika awak media mengirimkan tautan berita berjudul “Misteri Pasir Timah Belitung Masuk Smelter di Bangka Tanpa IUP Diduga Jadi Barter…” kepada Beliadi melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta klarifikasi.
Alih-alih memberikan tanggapan konstruktif sesuai dengan fungsi pengawasan dan keterbukaan informasi publik, Beliadi justru melontarkan pernyataan bernada merendahkan karya jurnalistik. Dalam tangkapan layar percakapan WhatsApp yang beredar, ia menuliskan:
“Yg tulis dak jelas dan asal dak perlu di tanggapi di senyumi aja. Narasi tulisanya aja dak masuk akal, masyarakat sekarang sudah pintar”
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis. Awak media menilai respons tersebut tidak layak diucapkan oleh seorang unsur pimpinan lembaga legislatif daerah. Sebagai pejabat publik, Beliadi seharusnya menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjunjung tinggi kode etik dalam merespons konfirmasi pemberitaan, bukan justru melontarkan opini yang mendiskreditkan profesi wartawan.
Langkah konfirmasi yang dilakukan oleh awak media didasarkan pada informasi valid di lapangan, di mana pihak smelter penerima di Pulau Bangka disebut-sebut mengakui bahwa biji timah tersebut memang berasal dari Pulau Bangka namun bersumber dari aktivitas tanpa IUP yang sah di Belitung. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai mekanisme pengawasan tata niaga timah di Babel, mengingat provinsi ini merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia dan tingkat dunia.
Selain kasus ini, rekam jejak Beliadi juga sempat menjadi sorotan publik sebelumnya, di antaranya ketika ia pernah melontarkan dukungan terhadap wacana hilirisasi timah di Batam, yang dinilai kontradiktif dengan posisi Bangka Belitung sebagai daerah produsen utama timah.
Menilai sikap tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan dan pelanggaran etika moral pejabat publik, perwakilan awak media secara resmi melaporkan Beliadi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengaduan ini awalnya disampaikan secara lisan melalui pesan singkat kepada pihak terkait, dan para awak media menyatakan siap menindaklanjutinya dengan laporan tertulis secara resmi apabila tidak ada respons atau tindakan korektif dari Badan Kehormatan.
Para jurnalis dan elemen masyarakat mendesak Badan Kehormatan DPRD Babel untuk segera memproses laporan ini serta memberikan teguran atau peringatan tegas kepada Beliadi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga muruah lembaga legislatif agar para pejabat publik senantiasa menjaga etika, santun dalam berkomunikasi, serta menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers di Bumi Serumpun Sebalai. (4WD)
