BANGKA, BERITA-FAKTA.COM — Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, Ahmad Wahyudi, resmi melaporkan kasus dugaan intimidasi, perampasan telepon seluler, dan penghalangan tugas jurnalistik ke Polres Bangka pada Senin (10/11/2026) malam.
Laporan tersebut dipicu oleh insiden yang dialaminya bersama sejumlah awak media saat meliput dugaan pemindahan pasir timah ilegal dari sebuah mobil minibus ke atas truk di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada Senin (10/11/2026) siang.
Peristiwa bermula saat Ahmad Wahyudi melintas di ruas jalan raya Pangkalpinang–Sungailiat, tepatnya di sekitar Kantor Kelurahan Kenanga. Ia mendapati satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam berplat nomor BA 1960 OT mengalami pecah ban depan dan belakang sebelah kanan.
Curiga dengan muatan kendaraan tersebut, Wahyudi mendekati lokasi dan melihat aktivitas pemindahan sejumlah karung berisi pasir timah ke atas kendaraan truk. Saat berupaya mengabadikan momen pemindahan muatan tersebut untuk kepentingan jurnalistik, sejumlah orang terduga pelaku menghampiri dan melakukan penghalangan.
Dalam insiden tersebut, para terduga pelaku melakukan intimidasi verbal, merampas telepon genggam milik Ketua SMSI Bangka, serta menghapus rekaman foto dan video hasil peliputan. Wahyudi kemudian berhasil meninggalkan lokasi setelah diamankan oleh warga sekitar.
Atas kejadian tersebut, Ketua SMSI Bangka mendatangi Polres Bangka untuk menyerahkan laporan resmi. Pihak Satuan Reskrim Polres Bangka langsung merespons laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selama kurang lebih satu jam pada Senin malam.
“Laporan ini kami layangkan agar ada tindakan tegas dan kepastian hukum. Pekerjaan jurnalistik dilindungi oleh undang-undang. Jika tindakan intimidasi dan penghalangan ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis lain dalam menjalankan tugas pengawasan sosial di lapangan,” ujar Ahmad Wahyudi usai menjalani pemeriksaan di Polres Bangka.
Kasat Reskrim Polres Bangka telah menerima laporan aduan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti proses hukum terkait dugaan tindak pidana penghalangan tugas pers serta dugaan pelanggaran hukum lainnya.
Tindakan sengaja menghalangi atau menghambat tugas jurnalistik melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
“Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Selain itu, kerja jurnalistik dijamin dan dilindungi melalui:
• Pasal 4 Ayat (3) UU Pers: Menjamin kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
• Pasal 8 UU Pers: Menegaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum dari negara. (4WD)
