PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepulauan Bangka Belitung VII Tahun 2026 diwarnai persoalan serius terkait dugaan diskriminasi terhadap atlet penyandang disabilitas. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan secara resmi melayangkan surat protes keras kepada Technical Delegate Cabang Olahraga Panahan, Jumat (7/11/2026).
Protes tersebut dilayangkan menyusul keputusan sepihak dalam Technical Meeting yang melarang penggunaan asisten lapangan (Athlete’s Agent) bagi atlet disabilitas fisik asal kontingen Bangka Selatan.
Penanggung Jawab Kontingen KONI Bangka Selatan, Andri Fahrial, S.Or., dalam dokumen resmi protes bernomor 241/283/KONI-BASEL/2026 menyatakan keberatannya atas larangan yang menimpa atlet panahan divisi Barebow, Abdul Hakim (Target No. 24 A). Atlet tersebut diketahui mengalami keterbatasan mobilitas fisik (disabilitas fisik akibat polio pada kaki).
Dalam perkaranya, KONI Bangka Selatan menilai keputusan panitia pelaksana bersama forum kontingen melalui mekanisme pemungutan suara (voting) telah menabrak berbagai instrumen hukum normatif, baik tingkat internasional maupun nasional:
• Regulasi Internasional (World Archery Rulebook Book 5 & Book 2): Diatur secara universal bahwa atlet dengan keterbatasan mobilitas memiliki hak didampingi oleh Athlete’s Agent atau Shooting Assistant untuk melakukan pengambilan anak panah (arrow retrieval) demi menyamakan kedudukan fisik tanpa memberikan keuntungan mekanis yang curang (unfair advantage).
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan: Pasal 7 secara tegas menjamin hak warga negara dengan disabilitas fisik untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai kebutuhan dan martabatnya.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Pasal 15 memberikan jaminan perlindungan hak keolahragaan, termasuk hak memperoleh pelayanan, sarana prasarana yang mudah diakses, serta peningkatan prestasi di semua tingkatan.
• Yurisprudensi Nasional: Praktik kejuaraan resmi di bawah naungan PB Perpani selama ini selalu memberikan ruang bagi agen untuk membantu pencabutan anak panah bagi atlet disabilitas kaki, sehingga keputusan voting antar-kontingen dinilai cacat substansi dan bertentangan dengan yurisprudensi.
KONI Bangka Selatan menegaskan bahwa pemaksaan agar atlet disabilitas polio berjalan bolak-balik secara mandiri untuk mencabut anak panah merupakan bentuk pembiaran cidera serta diskriminasi nyata di area pertandingan.
Oleh karena itu, pihak kontingen melayangkan tuntutan tegas kepada Technical Delegate atau Ketua Juri untuk menganulir keputusan tersebut dengan menawarkan dua opsi solusi kompromi:
• Opsi Pertama: Asisten dari tim Bangka Selatan diizinkan masuk ke area bantalan target hanya untuk mencabut anak panah secara fisik setelah proses penilaian dan kesepakatan skor selesai dilakukan oleh pemanah lain.
• Opsi Kedua: Jika asisten tim tetap dilarang atas alasan subjektif, Panitia Pelaksana wajib menyediakan satu orang petugas/relawan netral (volunteer) resmi untuk mencabut dan membawakan anak panah di setiap rambahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KONI Bangka Selatan masih menunggu respons cepat dan keputusan berkeadilan dari Technical Delegate Cabor Panahan serta tembusan yang telah dilayangkan kepada Ketua Umum PB Porprov Kepulauan Bangka Belitung. (4WD)
