BANGKA, BERITA-FAKTA.COM – Dugaan aktivitas penyelundupan pasir timah ilegal kembali mencuat di Pulau Bangka. Sebuah insiden pemindahan muatan karung yang diduga berisi pasir timah dari mobil pribadi ke truk pengangkut terjadi di ruas Jalan Raya Pangkalpinang–Sungailiat, tepatnya di Desa Kenanga, Kecamatan Sungailiat, tidak jauh dari kantor desa, pada Selasa (10/11/2026).
Peristiwa ini pertama kali terungkap ketika Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, Ahmad Wahyudi, melintas di lokasi kejadian. Ia mendapati sebuah mobil minibus jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1960 OT mengalami pecah ban di tengah jalan.
Melihat kejanggalan pada kendaraan tersebut, Ahmad Wahyudi bersama awak media yang berada di lokasi berinisiatif merekam dan mengabadikan aktivitas pemindahan muatan karung-karung yang diduga berisi pasir timah tersebut ke atas sebuah truk yang telah disiapkan di tempat kejadian.
Aksi peliputan tersebut memicu reaksi keras dari para pelaku yang diduga terlibat dalam penyelundupan. Menyadari aktivitas mereka direkam, para pelaku langsung mendatangi awak media, melakukan intimidasi, hingga merampas telepon genggam (HP) milik Ketua SMSI Bangka.
Insiden tersebut berujung pada percekcokan sengit antara para pelaku dan korban. Beruntung, Ahmad Wahyudi berhasil menyelamatkan diri dari lokasi kejadian setelah mendapatkan bantuan dari warga sekitar yang datang melerai dan memintanya untuk segera meninggalkan tempat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Para pelaku sempat melontarkan desakan agar rekaman video tersebut dihapus dan permasalahan ini tidak diperpanjang.
Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap distribusi mineral timah non-prosedural di wilayah hukum Bangka Belitung. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia:
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap orang yang melakukan penambangan, pengangkutan, dan/atau niaga mineral tanpa izin resmi dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda yang masif.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tindakan merampas, menghalang-halangi, atau mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik yang sah merupakan tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000 (Pasal 18 ayat 1).
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum setempat diharapkan segera menindaklanjuti laporan serta temuan di lapangan guna mengusut tuntas jaringan di balik dugaan penyelundupan pasir timah ilegal beserta insiden intimidasi terhadap insan pers. (4WD)
