PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Dalam upaya mempercepat transformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta melayani, Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi intensif terkait pembahasan program kerja Zona Integritas (ZI), Senin (23/02).
Rapat yang berfokus pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) khususnya Area Manajemen Perubahan ini, dipimpin langsung oleh Kasubbag Tata Usaha, Eyde Tusewijaya, di ruang kerjanya.
Dalam arahannya, Eyde Tusewijaya menegaskan bahwa Manajemen Perubahan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan Zona Integritas. Menurutnya, keberhasilan area ini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif pada aplikasi PMPZI, melainkan perubahan fundamental pada mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) seluruh aparatur.
“Manajemen Perubahan adalah hulu dari segala transformasi. Kita tidak hanya bicara soal pengunggahan berkas ke sistem, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa nilai-nilai integritas dan semangat melayani benar-benar terinternalisasi dalam keseharian pegawai,” ujar Eyde di hadapan tim kerja.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pembahasan ditekankan pada penguatan komitmen pimpinan sebagai langkah awal, di mana setiap pimpinan unit diharapkan terlibat langsung dalam seluruh tahapan perubahan serta menjadi role model bagi seluruh jajaran di bawahnya. Hal ini diikuti dengan evaluasi mendalam terhadap efektivitas pembentukan tim kerja guna memastikan setiap personel memahami tugas dan fungsinya secara spesifik dalam kerangka pembangunan ZI.
Selain itu, tim juga merumuskan strategi sosialisasi dan internalisasi yang lebih masif. Langkah ini bertujuan agar pemahaman mengenai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat tersebar merata hingga ke level terbawah melalui jadwal rutin yang terukur. Terakhir, rapat menekankan pentingnya pembangunan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat guna mengontrol setiap progres dari rencana aksi yang telah ditetapkan agar tetap berjalan sesuai jalur.
Eyde juga mengingatkan bahwa tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi Kemenag Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menginstruksikan kepada Tim Area Manajemen Perubahan untuk segera melengkapi bukti dukung (evidence) yang valid dan relevan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal maupun Kemenpan-RB.
“Kita harus bergerak cepat namun tetap akurat. Setiap inovasi yang dilahirkan harus berdampak langsung pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan di Kementerian Agama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menyatukan persepsi seluruh anggota tim sehingga target perolehan predikat ZI dapat dicapai dengan hasil yang maksimal pada tahun berjalan. (Imelda)
