PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Bangka Belitung Tahun 2026 menuai sorotan tajam setelah dinilai tidak ramah terhadap atlet penyandang disabilitas. Persoalan ini mencuat usai adanya aduan terbuka dari salah satu atlet cabang olahraga panahan divisi barebow perwakilan Kabupaten Bangka Selatan, Abdul Hakim.
Abdul Hakim, atlet difabel yang memiliki rekam jejak pengalaman tanding di berbagai event tingkat nasional—mulai dari Kejuaraan Nasional (Kejurnas) hingga Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) menyampaikan kekecewaannya atas perlakuan yang ia terima dari dewan juri pada ajang olahraga multi-cabang tingkat provinsi tersebut.
Menurut Abdul Hakim, dalam standar kompetisi resmi yang diikutinya selama ini, terdapat penyesuaian teknis yang manusiawi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan inklusif.
“Selama ini setiap saya bertanding panahan, saya hanya melesatkan anak panah (arrow) saja dari shooting line ke sasaran. Selanjutnya, untuk pengambilan anak panah biasanya diambil oleh official atau bahkan panitia penyelenggara yang menyediakan helper untuk membantu pengambilan anak panah tersebut,” ujar Abdul Hakim, Minggu (8/11/2026).
Namun, prosedur dan toleransi tersebut mendadak berubah pada ajang Porprov VII 2026. Ia mengaku diminta dan diberlakukan sama persis seperti atlet non-disabilitas lainnya, yakni harus mengambil anak panahnya sendiri ke papan sasaran tanpa ada fasilitasi atau bantuan khusus.
Kebijakan yang diambil oleh dewan juri yang bertugas ini kontan menuai penolakan keras. Abdul Hakim secara tegas menilai bahwa keputusan tersebut sangat tidak berpihak kepada kaum difabel dan mengindikasikan adanya perlakuan diskriminatif.
“Hal ini sangat saya sesalkan karena dewan juri yang ditunjuk tidak mentoleransi keadaan saya. Hal ini terkesan diskriminatif terhadap atlet difabel,” tegasnya.
Kasus ini memicu urgensi bagi pemangku kebijakan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) wilayah setempat, serta panitia besar Porprov VII Babel 2026 untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Olahraga prestasi seharusnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (equal opportunity) dan aksesibilitas bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan penyandang disabilitas. (4WD)
