PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Tata kelola keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berada di bawah sorotan tajam. Pemkot Pangkalpinang dikabarkan terancam tidak mampu membiayai kebutuhan belanja minimum untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Indikasi kebangkrutan fiskal ini mencuat dalam rapat asistensi krusial yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Smart Room Center (SRC) Pemkot Pangkalpinang, Senin (8/6/2026).
Pertemuan darurat tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Pangkalpinang, Plt Sekretaris Daerah (Sekda), serta jajaran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang.
Dalam forum tersebut, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Dr. Drs. Handi Muhammad Yusuf, M.Si, secara blak-blakan membeberkan diagnosis awal atas struktur APBD Pangkalpinang yang dinilai mengkhawatirkan.
Dalam pemaparannya selaku supervisor kegiatan, Handi Muhammad Yusuf menegaskan bahwa asistensi ini merupakan langkah intervensi mendesak. Berdasarkan data diagnosis tim ahli, Pangkalpinang masuk dalam daftar 140 pemerintah daerah di Indonesia yang terindikasi tidak optimal dalam membiayai kewajiban daerah serta program strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kegiatan asistensi ini merupakan hal yang menjadi sangat penting, khususnya bagi daerah yang diproyeksi dari sisi kemampuan keuangannya belum memenuhi kebutuhan belanja minimum,” tegas Handi di hadapan jajaran Pemkot Pangkalpinang.
Kemendagri mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pangkalpinang untuk segera memaparkan hasil diagnosis APBD guna melihat sejauh mana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketepatan sasaran belanja daerah.
Untuk menghindari status “bangkrut” secara de facto, Pemkot Pangkalpinang dituntut melakukan reformasi anggaran ekstrem. Belanja daerah wajib dialihkan (refocusing) secara ketat pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Berikut adalah 4 poin rekomendasi konkret berdasarkan hasil analisis perkara kebijakan yang harus segera dieksekusi:
1. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Pemkot harus segera melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan seremonial yang tidak berdampak langsung. Anggaran tersebut dialihkan untuk penguatan bantalan sosial melalui Akurasi Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar bantuan modal usaha mikro tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Di tengah keterbatasan APBD, Pemkot wajib menggenjot sektor non-tambang dengan mempermudah regulasi investasi dan memperkuat kemandirian produk lokal komoditas unggulan. Optimalisasi digitalisasi pasar tradisional dan kemitraan strategis dengan sektor swasta (Corporate Social Responsibility/CSR) menjadi kunci untuk menggerakkan roda ekonomi tanpa membebani kas daerah.
3. Pengentasan Pengangguran
Bakeuda dan dinas terkait harus mengalokasikan anggaran stimulus untuk program Link and Match antara pencari kerja lokal dengan industri yang tersedia di Pangkalpinang. Pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi praktis bagi pemuda harus diprioritaskan ketimbang proyek fisik yang bersifat kosmetik.
4. Pengentasan Stunting Terintegrasi
Mengingat stunting adalah program prioritas nasional, intervensi anggaran wajib bersifat mandatory spending. Pemkot Pangkalpinang harus memastikan pemenuhan gizi spesifik melalui pos Posyandu di setiap kelurahan berjalan optimal, dengan melibatkan pemanfaatan pangan lokal yang murah namun bergizi tinggi secara konsisten.
Kondisi fiskal TA 2026 ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Walikota Pangkalpinang saat ini. Publik kini menunggu sejauh mana transparansi dan keberanian pemerintah daerah dalam merombak struktur APBD yang dinilai tidak efisien tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim ahli dari Kemendagri bersama TAPD Kota Pangkalpinang masih melakukan bedah anatomi anggaran guna memastikan setiap rupiah belanja daerah diarahkan untuk kebutuhan wajib dan pelayanan dasar publik, bukan untuk kepentingan birokrasi semata. (4WD)
