PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Mengawali pekan kedua di tahun 2026, Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang menggelar apel pagi rutin yang dirangkaikan dengan agenda strategis Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Penandatanganan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor pada Senin (12/1/2026) ini diikuti oleh seluruh pegawai kantor, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), hingga Kepala Madrasah di bawah naungan Kemenag Pangkalpinang.
Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Subbagian Tata Usaha, Eyde Tusewijaya, S.E., M.M., menekankan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas seremonial. Menurutnya, kehadiran dalam apel adalah cerminan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi fondasi utama dalam membangun budaya kerja profesional.
“Apel pagi adalah wujud keberlangsungan organisasi dan konsekuensi logis dari amanah PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai. ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas kedinasan yang telah ditetapkan, termasuk komitmen kehadiran ini,” tegas Eyde dalam amanatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eyde juga menyoroti pentingnya penguatan administrasi kepegawaian. Ia memberikan atensi khusus pada optimalisasi tugas dan fungsi di setiap satuan kerja, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia berharap seluruh ASN dapat menghasilkan output kerja yang relevan dengan jabatan masing-masing, serta sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati secara efisien dan akuntabel.
“Penugasan harus profesional, terukur, dan relevan agar target organisasi tercapai secara maksimal,” imbuhnya.
Menilik capaian tahun lalu, Eyde memberikan apresiasi atas kinerja kolektif Kemenag Pangkalpinang. Tercatat, laporan kinerja tahun 2025 mencapai angka 102, sebuah predikat yang sangat baik. Namun, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.
“Angka 102 adalah prestasi yang harus kita pertahankan dan tingkatkan di tahun 2026. Untuk itu, segera persiapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang kemudian dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing,” jelas Eyde. Hal ini bertujuan agar tercipta keselarasan antara tugas atasan dan bawahan.
Menutup amanatnya, Kasubbag TU juga menyinggung dinamika organisasi terkait pengalihan sebagian pegawai ke instansi baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Meskipun terjadi transisi administratif dan sumber daya manusia, Eyde optimis hal tersebut tidak akan menjadi kendala berarti. Sebaliknya, ia berharap transformasi ini justru mempercepat peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing lembaga demi kepentingan umat. (Gema)
