PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Dalam upaya mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel dan transparan, Operator BMN Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, Musyadad, bersama Analis Pengelola Keuangan, Rendi Ardiansyah, melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang pada Selasa (03/02/2026).
Kedatangan delegasi Kemenag ini diterima langsung oleh Kepala Subbagian Umum KPKNL Pangkalpinang guna membahas teknis pelelangan aset berupa kayu sisa bongkaran hasil rehabilitasi gedung kantor.
Objek yang dikoordinasikan dalam pertemuan tersebut adalah sekitar satu kubik kayu sisa material bangunan. Langkah ini diambil berdasarkan instruksi langsung Kepala Kantor Kemenag Kota Pangkalpinang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset negara.
“Seluruh material sisa yang memiliki nilai ekonomis harus dikelola sesuai prosedur. Hasil penjualan dari lelang ini nantinya akan langsung disetorkan kembali ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Musyadad pada Rabu (04/02).
Langkah ini menegaskan komitmen Kemenag Kota Pangkalpinang dalam menjalankan kebijakan transparansi. Dengan melibatkan KPKNL, setiap proses penghapusan dan penjualan aset dipastikan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, menghindari praktik penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan hasil koordinasi, pihak KPKNL Pangkalpinang menyatakan bahwa berkas permohonan lelang telah diverifikasi secara administratif. Saat ini, proses hanya tinggal menunggu kelengkapan surat pengantar akhir dari pihak satker untuk memfinalisasi jadwal.
Berikut adalah poin penting terkait jadwal pelaksanaan lelang:
– Pengumuman Lelang: Akan dipublikasikan secara resmi pada 6 Februari 2026.
– Pelaksanaan Lelang: Dijadwalkan berlangsung pada 13 Februari 2026, bertempat di Kantor KPKNL Pangkalpinang.
– Waktu: Kegiatan akan dimulai selepas ibadah salat Jumat.
Melalui koordinasi yang solid antar instansi ini, diharapkan proses pembersihan material sisa bongkaran dapat segera tuntas, sehingga area kantor menjadi lebih tertata sekaligus memberikan kontribusi finansial bagi negara melalui mekanisme yang sah. (Imelda)
