PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Imelda, dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan di Ruang Paripurna DPRD.
Dalam pemaparannya, Imelda menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat atas keterbukaan data serta keterpaduan selama proses pembahasan intensif. Fraksi Golkar menilai kerja sama tersebut sebagai wujud tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Setelah melakukan pembahasan mendalam di tingkat komisi, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan akhir dan catatan strategis terkait dokumen Perubahan APBD TA 2026,” ujar Imelda.
Adapun tiga poin catatan kritis dan rekomendasi strategis yang disampaikan Fraksi Golkar meliputi:
Proyeksi Pendapatan Daerah yang Realistis
Fraksi Golkar meminta agar proyeksi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), disusun secara realistis berdasarkan data pendukung yang akurat. Pemda didorong melakukan efisiensi serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah tanpa membebani masyarakat. Selain itu, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta perlu diprioritaskan.
Proporsi Belanja Daerah Berorientasi Publik
Fraksi Golkar menekankan agar alokasi belanja daerah memberikan porsi lebih besar pada kepentingan masyarakat. Belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, ekonomi lokal, serta perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan. Pemda diminta mengendalikan belanja operasional agar tidak mendominasi ruang fiskal daerah.
Pengelolaan Pembiayaan dan Defisit yang Terukur
Fraksi Golkar mengingatkan Pemda untuk mengelola pembiayaan dan defisit anggaran secara hati-hati, terukur, dan akuntabel guna mencegah potensi beban fiskal berlebih pada masa mendatang.
Atas dasar pertimbangan substansi dan seluruh catatan strategis tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2026. (4WD)
